SURABAYA – BAZNAS Surabaya melaksanakan kegiatan BAZNAS Surabaya Goes to School di SMP Muhammadiyah 10 Surabaya pada Jumat (6/11/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mengenalkan nilai zakat, infak, dan sedekah atau ZIS kepada para pelajar melalui pendekatan yang edukatif, interaktif, dan menyenangkan. Dalam kegiatan tersebut, para siswa mengikuti sejumlah rangkaian acara, mulai dari Game Edukasi ZIS, Manasik Zakat, hingga Berbagi Nasi Kotak Jumat Berkah. Seluruh rangkaian dirancang agar siswa tidak hanya memahami zakat secara teori, tetapi juga memperoleh pengalaman langsung mengenai semangat berbagi dan kepedulian terhadap sesama. Melalui Game Edukasi ZIS, para siswa diajak memahami dasar-dasar zakat, infak, dan sedekah dengan cara yang lebih ringan dan menarik. Pendekatan permainan diharapkan dapat membantu materi lebih mudah diterima sekaligus meningkatkan partisipasi siswa selama kegiatan berlangsung. Selain itu, kegiatan juga diisi dengan Manasik Zakat. Dalam sesi tersebut, siswa diperkenalkan pada pengertian zakat, siapa saja yang berkewajiban menunaikannya, jenis-jenis zakat, hingga kelompok yang berhak menerima zakat sesuai ketentuan syariat. Melalui manasik zakat, siswa diharapkan dapat memahami bahwa zakat bukan sekadar kewajiban agama, tetapi juga memiliki nilai sosial yang besar dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Zakat dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat kepedulian, mengurangi kesenjangan, dan mendorong kesejahteraan bersama. Rangkaian BAZNAS Surabaya Goes to School kemudian dilanjutkan dengan kegiatan Berbagi Nasi Kotak Jumat Berkah. Aktivitas ini menjadi bentuk praktik nyata dari nilai berbagi yang telah dikenalkan sebelumnya. Para siswa diajak memahami bahwa kepedulian sosial dapat dimulai dari hal sederhana. Berbagi makanan kepada masyarakat menjadi salah satu cara untuk menumbuhkan empati sekaligus membiasakan diri untuk memperhatikan kondisi orang lain di lingkungan sekitar. BAZNAS Surabaya memandang bahwa edukasi ZIS kepada generasi muda penting dilakukan sejak usia sekolah. Pemahaman yang baik mengenai zakat, infak, dan sedekah diharapkan dapat membentuk karakter pelajar yang memiliki kepedulian sosial, semangat gotong royong, dan kesadaran untuk berbagi. Program BAZNAS Surabaya Goes to School juga menjadi ruang untuk mendekatkan lembaga zakat kepada kalangan pelajar. Melalui kegiatan langsung di sekolah, siswa dapat mengenal lebih jauh fungsi BAZNAS dalam pengelolaan zakat serta berbagai program yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Kolaborasi dengan sekolah menjadi bagian penting dalam upaya membangun literasi zakat sejak dini. Pendidikan mengenai ZIS tidak hanya berkaitan dengan pemahaman keagamaan, tetapi juga dapat memperkuat pendidikan karakter dan kepedulian sosial. Melalui kegiatan di SMP Muhammadiyah 10 Surabaya ini, BAZNAS Surabaya berharap para siswa dapat memahami makna zakat, infak, dan sedekah dengan cara yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. BAZNAS Surabaya akan terus mendorong kegiatan edukasi zakat di lingkungan pendidikan sebagai bagian dari ikhtiar menumbuhkan generasi yang sadar zakat, gemar berbagi, dan memiliki kepedulian terhadap sesama.

SURABAYA – Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis KUA, Kampung Zakat dan Wakaf dilaksanakan pada Kamis (29/10/2026) di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya. Forum ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi dalam pengembangan program ekonomi masyarakat berbasis potensi zakat, wakaf, dan pemberdayaan keumatan. Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh dan pemangku kepentingan penting, di antaranya Kepala Kementerian Agama Kota Surabaya, Ketua BAZNAS Surabaya, perwakilan Bapemkesra Kota Surabaya, serta Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kota Surabaya. Kehadiran berbagai unsur tersebut mencerminkan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam membangun model pemberdayaan ekonomi umat yang terintegrasi, terarah, dan berkelanjutan. FGD menjadi momentum untuk menyatukan gagasan, memperkuat koordinasi, serta membangun pola pemberdayaan yang tidak hanya berorientasi pada penyaluran bantuan, tetapi juga mendorong masyarakat menuju kemandirian ekonomi. Dalam pendekatan pemberdayaan ekonomi umat, Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki posisi strategis karena berada dekat dengan masyarakat dan memiliki akses terhadap kondisi sosial di tingkat wilayah. Sementara itu, Kampung Zakat dapat menjadi ruang penguatan ekonomi berbasis potensi zakat, infak, dan sedekah yang dikelola secara terarah dan tepat sasaran. Di sisi lain, wakaf memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai instrumen pemberdayaan jangka panjang. Pemanfaatan wakaf secara produktif dapat diarahkan untuk mendukung sektor usaha, pendidikan, pelayanan sosial, maupun kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat berkelanjutan. BAZNAS Surabaya memandang bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penyaluran bantuan, tetapi juga menjadi kekuatan dalam mendorong transformasi ekonomi mustahik. Melalui pendayagunaan yang tepat, penerima manfaat diharapkan mampu meningkatkan kapasitas, mengembangkan usaha, serta secara bertahap membangun kemandirian. FGD ini juga membahas pentingnya integrasi data, ketepatan sasaran penerima manfaat, penguatan kelembagaan, serta kesinambungan program. Sinergi antara Kemenag, BAZNAS, Bapemkesra, BWI, KUA, dan berbagai pemangku kepentingan dinilai menjadi kunci agar program pemberdayaan tidak berjalan secara parsial. Kolaborasi yang kuat diharapkan mampu melahirkan model pemberdayaan yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Melalui FGD Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis KUA, Kampung Zakat dan Wakaf, diharapkan lahir rekomendasi serta langkah konkret untuk memperkuat ekosistem pemberdayaan masyarakat. BAZNAS Surabaya terus berkomitmen mengoptimalkan zakat, infak, sedekah, serta Dana Sosial Keagamaan Lainnya melalui program yang produktif, tepat sasaran, dan berdampak. Dengan sinergi lintas lembaga, zakat dan wakaf diharapkan semakin berperan dalam meningkatkan kesejahteraan serta membangun kemandirian ekonomi umat.

SURABAYA, 29 Oktober 2026 — Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Surabaya berpartisipasi aktif dalam kegiatan BAZNAS Collaborative Leadership (BCL) 2026 di Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, pada 27–29 Oktober 2026 di Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Kegiatan ini menjadi forum strategis bagi para pengelola zakat untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan, membangun sinergi kelembagaan, serta merumuskan solusi atas berbagai tantangan tata kelola zakat nasional. Tidak sekadar menjadi ajang peningkatan kapasitas, BCL 2026 juga menjadi ruang refleksi kritis terhadap hubungan antara regulasi, kewenangan kelembagaan, dukungan sumber daya, dan efektivitas pengelolaan zakat di daerah. Melalui diskusi kolaboratif dalam empat fokus pembahasan, para peserta mengidentifikasi berbagai persoalan strategis yang mencakup empat fungsi utama pengelolaan zakat, yakni perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan. Sementara itu, fokus bahasan pengendalian -dimana delegasi Baznas Kota Surabaya berkontribusi aktif- mengemuka menjadi salah satu isu paling mendasar. Forum menyoroti perlunya harmonisasi kewenangan antara BAZNAS, Kementerian Agama, dan pemerintah daerah, disertai penguatan pengawasan internal, audit syariah, manajemen risiko, serta standardisasi sistem pengendalian di seluruh tingkatan organisasi. Para peserta yang merupakan pimpinan BAZNAS di seluruh wilayah di Jawa Timur menilai bahwa isu tersebut menunjukkan bahwa pembenahan tata kelola zakat nasional tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan pendekatan sistemik yang menghubungkan regulasi, kelembagaan, sumber daya, dan akuntabilitas. BAZNAS Kota Surabaya Usulkan Rekonstruksi Tata Kelola Zakat Nasional Menanggapi berbagai persoalan yang mengemuka dalam forum tersebut, Wakil Ketua II BAZNAS Kota Surabaya, H.M. Kamil Thobroni, menegaskan bahwa tantangan utama pengelolaan zakat nasional bukan semata-mata persoalan ketersediaan regulasi. “Persoalan strategis pengelolaan zakat nasional bukan terutama karena ketiadaan regulasi yang memadai, melainkan karena belum terbangunnya keselarasan antara kewenangan kelembagaan, tanggung jawab operasional, dukungan sumber daya, sistem pengendalian, dan akuntabilitas hasil. Regulasi yang baik harus mampu menghadirkan kepastian kewenangan sekaligus menjamin efektivitas pelaksanaannya,” tegas Kamil. Menurutnya, berbagai tantangan yang dihadapi BAZNAS di daerah perlu dilihat sebagai persoalan tata kelola yang saling berkaitan. Ketidakjelasan batas kewenangan, belum optimalnya koordinasi lintas lembaga, serta kesenjangan antara tanggung jawab operasional dan dukungan sumber daya berpotensi menghambat efektivitas pengelolaan zakat. Atas dasar itu, ia mengusulkan sebuah agenda strategis bertajuk “Rekonstruksi Tata Kelola Zakat Nasional melalui Harmonisasi antara Kementerian Agama, Pemerintah Daerah, dan BAZNAS dalam Kewenangan, Integrasi Sistem, Penguatan Kemandirian Kelembagaan, dan Akuntabilitas Berbasis Dampak.” Gagasan tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu masukan dalam agenda evaluasi dan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat beserta regulasi turunannya. Rekonstruksi tata kelola, menurut Kamil, tidak harus dimaknai sebagai pembentukan keseluruhan regulasi baru, tetapi sebagai upaya menata kembali hubungan kelembagaan, memperjelas pembagian peran, memperkuat koordinasi, serta memastikan setiap kewenangan diikuti dukungan sumber daya dan mekanisme pertanggungjawaban yang proporsional. “Kita membutuhkan tata kelola zakat yang tidak hanya tertib secara administratif, tetapi juga efektif secara kelembagaan dan nyata manfaatnya bagi mustahik. Keberhasilan pengelolaan zakat tidak cukup diukur dari besarnya dana yang dihimpun dan disalurkan, tetapi juga dari perubahan kesejahteraan masyarakat yang dihasilkannya,” lanjutnya. Empat Pilar Harmonisasi Tata Kelola Zakat Lebih lanjut, Kamil merumuskan konstruksi ideal pengelolaan zakat nasional melalui empat pilar tanggung jawab yang saling melengkapi. “Pemerintah Pusat menjamin kepastian norma, Pemerintah Daerah mengawal sinergi kewilayahan, BAZNAS menjaga amanah pengelolaan, dan masyarakat menguatkan akuntabilitas.” Rumusan tersebut menempatkan pemerintah pusat sebagai penjamin kepastian hukum dan keselarasan kebijakan nasional, sementara pemerintah daerah berperan memperkuat sinergi kewilayahan, dukungan kelembagaan, serta integrasi program pengentasan kemiskinan. Di sisi lain, BAZNAS menjalankan amanah pengelolaan zakat secara profesional, independen dalam pelaksanaan kewenangannya sesuai ketentuan, dan bertanggung jawab terhadap pencapaian manfaat bagi mustahik. Masyarakat, termasuk muzaki dan penerima manfaat, menjadi bagian penting dalam membangun transparansi, pengawasan partisipatif, dan kepercayaan publik. “Ketika keempat unsur tersebut berjalan selaras, zakat tidak lagi sekadar dikelola sebagai kewajiban keagamaan yang bersifat administratif, tetapi akan tumbuh menjadi instrumen strategis pembangunan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan yang berkeadilan,” pungkasnya. Memperkuat Kolaborasi, Menghadirkan Dampak Nyata Bagi BAZNAS Kota Surabaya, partisipasi dalam BCL 2026 merupakan bagian dari komitmen untuk terus memperkuat profesionalitas kelembagaan dan mengembangkan tata kelola zakat yang terintegrasi. Semangat collaborative leadership dipandang bukan sekadar membangun kerja sama formal, melainkan menyatukan kewenangan, sumber daya, sistem informasi, dan tanggung jawab untuk menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Melalui visi “Berkah Zakat Surabaya Semakin Hebat” dan misi “Optimalisasi Tata Kelola Zakat Terintegrasi”, BAZNAS Kota Surabaya terus mendorong pengelolaan zakat yang tidak hanya berorientasi pada penghimpunan dan penyaluran, tetapi juga pada transformasi kesejahteraan mustahik menuju kemandirian ekonomi hingga berpeluang menjadi muzaki. BCL 2026 diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara Kementerian Agama, pemerintah daerah, BAZNAS, dan masyarakat, sekaligus menghadirkan rekomendasi konstruktif bagi masa depan tata kelola zakat nasional yang semakin harmonis, mandiri, akuntabel, dan berdampak. BAZNAS Kota Surabaya — Berkah Zakat Surabaya Semakin Hebat. red.mkt

SURABAYA – Pimpinan BAZNAS Surabaya menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis KUA, Kampung Zakat dan Wakaf yang dilaksanakan pada Kamis (29/10/2026) di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya. Kegiatan tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi lintas lembaga dalam mengembangkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui potensi zakat, wakaf, serta penguatan peran Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat wilayah. Selain Pimpinan BAZNAS Surabaya, forum turut dihadiri oleh Kepala Kementerian Agama Kota Surabaya, perwakilan Bapemkesra Kota Surabaya, serta Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kota Surabaya. Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan pentingnya kolaborasi antarlembaga dalam membangun model pemberdayaan umat yang terintegrasi dan berkelanjutan. Bagi Pimpinan BAZNAS Surabaya, pemberdayaan ekonomi merupakan salah satu bagian penting dalam pendayagunaan zakat. Program yang dilaksanakan tidak hanya diarahkan untuk membantu kebutuhan masyarakat dalam jangka pendek, tetapi juga mendorong mustahik agar memiliki kemampuan dan kesempatan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi. Dalam konteks tersebut, keberadaan KUA dan Kampung Zakat memiliki posisi strategis karena berada dekat dengan masyarakat. KUA dapat menjadi salah satu simpul koordinasi di tingkat wilayah, sementara Kampung Zakat dapat dikembangkan menjadi ruang pemberdayaan berbasis kebutuhan serta potensi masyarakat setempat. Wakaf juga memiliki peranan penting dalam membangun keberlanjutan program. Apabila dikelola secara produktif, wakaf dapat mendukung pengembangan usaha, pendidikan, pelayanan sosial, hingga berbagai program yang mampu memberikan manfaat dalam jangka panjang. FGD turut membahas pentingnya integrasi data penerima manfaat, ketepatan sasaran, koordinasi program, penguatan kelembagaan, serta keberlanjutan pemberdayaan. Sinergi antara Kemenag, BAZNAS, Bapemkesra, BWI, KUA, serta pemangku kepentingan lainnya diharapkan mampu menghindari program yang berjalan sendiri-sendiri. Kehadiran Pimpinan BAZNAS Surabaya dalam agenda tersebut menjadi bagian dari komitmen kelembagaan untuk terus memperkuat jejaring kolaborasi dalam pengelolaan zakat dan pemberdayaan masyarakat. BAZNAS Surabaya memandang bahwa keberhasilan program pemberdayaan tidak hanya diukur dari jumlah bantuan yang disalurkan, tetapi juga dari perubahan yang mampu dihasilkan bagi penerima manfaat. Mustahik diharapkan secara bertahap dapat meningkatkan kapasitas, mengembangkan usaha, memperoleh penghasilan yang lebih baik, hingga mencapai kemandirian. Melalui FGD Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis KUA, Kampung Zakat dan Wakaf, Pimpinan BAZNAS Surabaya berharap terbangun sinergi yang semakin kuat dalam menghadirkan program ekonomi umat yang tepat sasaran, terintegrasi, serta memberikan dampak berkelanjutan. BAZNAS Surabaya akan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai lembaga sebagai bagian dari ikhtiar mengoptimalkan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat Kota Surabaya.

SURABAYA – Wakil Ketua II BAZNAS Surabaya H. Mas Kamil Thobroni, SHI berpartisipasi aktif dalam kegiatan BAZNAS Collaborative Leadership (BCL) 2026 yang diselenggarakan pada 27–29 Oktober 2026 di Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Kegiatan yang diikuti pimpinan BAZNAS dari berbagai wilayah di Jawa Timur tersebut membahas penegakan tata kelola zakat melalui empat fungsi utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan . Dalam forum tersebut, H. Mas Kamil Thobroni berkontribusi pada pembahasan aspek pengendalian. Diskusi menyoroti perlunya harmonisasi otoritas antarlembaga, penguatan pengawasan internal, audit syariah, manajemen risiko, serta sistem pengendalian yang lebih terstandar. Menurutnya, tantangan tata kelola zakat nasional tidak hanya terletak pada ketersediaan, tetapi juga pada keselarasan antara kewenangan kelembagaan, tanggung jawab operasional, dukungan sumber daya, serta akuntabilitas hasil. “Strategi personalan pengelolaan zakat nasional bukan terutama karena ketiadaan regulasi yang mampu, melainkan karena belum terbangunnya keselarasan antara kewenangan kelembagaan, tanggung jawab operasional, dukungan sumber daya, sistem pengendalian, dan akuntabilitas hasil,” jelasnya. Atas dasar tersebut, H. Mas Kamil mendorong gagasan rekonstruksi tata kelola zakat nasional melalui harmonisasi peran Kementerian Agama, pemerintah daerah, dan BAZNAS, disertai sistem integrasi, pemberdayaan kelembagaan, serta akuntabilitas berbasis dampak. Gagasan tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu bahan dalam evaluasi dan penyempurnaan kebijakan pengelolaan zakat, termasuk dalam penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta regulasi turunannya. Ia juga merumuskan empat pilar tanggung jawab dalam pengelolaan zakat nasional. Pemerintah pusat berperan menjamin kepastian norma, pemerintah daerah memperkuat sinergi kewilayahan, BAZNAS menjaga amanah pengelolaan, sementara masyarakat memperkuat transparansi dan akuntabilitas. “Keberhasilan pengelolaan zakat tidak cukup diukur dari besarnya dana yang dihimpun dan disalurkan, tetapi juga dari perubahan kesejahteraan masyarakat yang dihasilkannya,” tegasnya. Bagi BAZNAS Surabaya, partisipasi pimpinan dalam BCL 2026 menjadi bagian dari komitmen untuk terus meningkatkan kualitas kelembagaan dan memperluas manfaat zakat. Melalui kolaborasi yang semakin kuat, BAZNAS Surabaya berharap tata kelola zakat nasional dapat berkembang menjadi lebih efektif, profesional, mandiri, dan benar-benar mampu mendorong mustahik menuju kehidupan yang lebih berdaya.

SURABAYA – Ketua BAZNAS Surabaya H. Moch. Hamzah, S.T., M.M. menghadiri sekaligus menjadi narasumber dalam kegiatan Manasik Zakat BAZNAS Surabaya yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Kamis (29/10/2026). Kegiatan Manasik Zakat menjadi bagian dari upaya edukasi untuk memperkuat pemahaman mengenai zakat, baik dari sisi kewajiban, pengumpulan, pengelolaan, hingga pendistribusian kepada golongan yang berhak menerima sesuai ketentuan syariah. Dalam kesempatan tersebut, H. Moch. Hamzah menyampaikan materi mengenai pentingnya zakat tidak hanya sebagai bentuk ibadah individual, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang memiliki peran besar dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemahaman mengenai zakat dinilai perlu terus diperkuat agar masyarakat tidak hanya mengetahui kewajibannya, tetapi juga memahami bagaimana dana zakat dikelola secara amanah dan disalurkan secara tepat sasaran. Kehadiran Ketua BAZNAS Surabaya sebagai narasumber juga menjadi bagian dari komitmen pimpinan dalam memperluas literasi zakat di lingkungan pemerintahan dan pendidikan. Dinas Pendidikan Kota Surabaya menjadi salah satu ruang strategis dalam memperkuat edukasi zakat karena memiliki jaringan yang luas serta kedekatan dengan berbagai unsur pendidikan di Kota Surabaya. Melalui kegiatan Manasik Zakat, BAZNAS Surabaya terus mendorong tumbuhnya kesadaran berzakat melalui lembaga resmi. Pengelolaan zakat yang tertib, profesional, transparan, dan akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan para muzaki sekaligus memperluas manfaat bagi mustahik. Agenda ini juga memperkuat sinergi antara BAZNAS Surabaya dan Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam membangun kesadaran sosial serta kepedulian terhadap sesama. BAZNAS Surabaya berharap kegiatan Manasik Zakat dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh kepada peserta, sehingga zakat dapat semakin dipahami, ditunaikan dengan benar, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kota Surabaya.

Setiap tanggal 10 November, bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan Nasional sebagai momentum untuk mengenang perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan tenaga, pikiran, bahkan nyawa demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bagi masyarakat Surabaya, Hari Pahlawan memiliki makna yang sangat dekat. Pertempuran 10 November 1945 menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah perjuangan bangsa. Dari Kota Surabaya, semangat keberanian, persatuan, dan pengorbanan bergema menjadi simbol perlawanan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Namun, memperingati Hari Pahlawan bukan hanya tentang mengenang masa lalu. Nilai perjuangan para pahlawan juga perlu diteruskan dalam kehidupan hari ini. Jika dahulu perjuangan dilakukan dengan mempertahankan kemerdekaan, maka perjuangan masa kini dapat diwujudkan melalui kepedulian terhadap sesama, membantu masyarakat yang membutuhkan, memperkuat pendidikan, mengurangi kemiskinan, serta membangun kemandirian ekonomi. Menjadi pahlawan di masa sekarang tidak selalu harus melakukan sesuatu yang besar. Kebaikan sederhana yang dilakukan dengan tulus dan konsisten juga dapat memberikan perubahan bagi kehidupan orang lain. Seorang guru yang mendidik dengan penuh pengabdian, tenaga kesehatan yang melayani masyarakat, orang tua yang bekerja keras untuk keluarganya, relawan yang hadir ketika terjadi bencana, hingga masyarakat yang menyisihkan sebagian rezekinya untuk membantu sesama merupakan bagian dari semangat kepahlawanan masa kini. Nilai tersebut sejalan dengan semangat zakat, infak, dan sedekah. Ketika seseorang berbagi sebagian rezekinya, ada harapan yang ikut tumbuh bagi mereka yang membutuhkan. Zakat dapat membantu keluarga memenuhi kebutuhan dasar, mendukung pendidikan anak-anak, memberikan modal kepada pelaku usaha kecil, membantu masyarakat memperoleh layanan kesehatan, hingga mendorong mustahik agar semakin mandiri. Karena itu, semangat Hari Pahlawan juga dapat dimaknai sebagai semangat untuk tidak membiarkan sesama berjuang sendirian. BAZNAS Surabaya terus mengajak masyarakat untuk menjadikan kepedulian sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Kebersamaan antara muzaki, mustahik, pemerintah, lembaga, komunitas, dan masyarakat menjadi kekuatan penting dalam menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata. Surabaya dikenal sebagai Kota Pahlawan. Identitas tersebut bukan hanya sebuah nama, tetapi juga amanah untuk terus menjaga semangat keberanian, solidaritas, dan gotong royong. Generasi hari ini memiliki medan perjuangannya sendiri. Tantangan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, ketimpangan ekonomi, hingga berbagai persoalan sosial membutuhkan kehadiran dan kepedulian bersama. Hari Pahlawan mengingatkan bahwa kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan begitu besar harus diisi dengan karya dan kebermanfaatan. Mari melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan cara kita masing-masing. Menolong mereka yang membutuhkan, menguatkan yang sedang berjuang, serta menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitar. Sebab, semangat kepahlawanan tidak berhenti pada sejarah. Ia hidup dalam setiap keberanian untuk peduli, berbagi, dan memberikan manfaat bagi sesama. Selamat Hari Pahlawan Nasional. Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan.

Kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan sosial dan ekonomi yang membutuhkan perhatian bersama. Keterbatasan modal, rendahnya akses terhadap peluang usaha, serta kurangnya keterampilan menjadi beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat sulit meningkatkan taraf hidupnya. Dalam menghadapi persoalan tersebut, zakat memiliki peran penting bukan hanya sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selama ini, zakat sering kali dipahami sebagai bantuan yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Padahal, manfaat zakat dapat dikembangkan lebih luas melalui program pemberdayaan yang berkelanjutan. Salah satunya adalah zakat produktif, yaitu pemanfaatan dana zakat untuk membantu mustahik mengembangkan kemampuan ekonomi sehingga mampu memperoleh penghasilan secara mandiri. Zakat Produktif sebagai Jalan Menuju Kemandirian Zakat produktif merupakan salah satu pendekatan dalam pengelolaan zakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan mustahik dalam jangka panjang. Bantuan yang diberikan tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, tetapi juga dapat digunakan sebagai modal usaha, penyediaan peralatan kerja, maupun pengembangan keterampilan. Melalui pendekatan ini, penerima manfaat memperoleh kesempatan untuk membangun sumber penghasilan yang lebih stabil. Misalnya, seorang pedagang kecil yang sebelumnya mengalami kesulitan mengembangkan usahanya dapat memperoleh bantuan modal dan perlengkapan usaha. Dengan dukungan tersebut, diharapkan usahanya dapat berkembang, pendapatannya meningkat, dan kebutuhan keluarganya dapat terpenuhi dengan lebih baik. Namun, keberhasilan zakat produktif tidak hanya ditentukan oleh besarnya bantuan yang diberikan. Pendampingan, pelatihan, serta pengawasan juga menjadi bagian penting agar bantuan dapat dimanfaatkan secara tepat dan memberikan hasil yang berkelanjutan. Peran BAZNAS dalam Mendorong Pemberdayaan Ekonomi Sebagai lembaga yang memiliki tugas dalam pengelolaan zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berperan dalam menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana zakat kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Salah satu bentuk kontribusinya adalah melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kemampuan mustahik dalam memenuhi kebutuhan hidup. Program pemberdayaan ekonomi dapat diwujudkan melalui pemberian bantuan modal usaha, dukungan sarana produksi, pelatihan kewirausahaan, hingga pendampingan pengembangan usaha. Program tersebut diharapkan mampu membuka peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan sumber penghasilan sendiri. Selain memberikan bantuan, BAZNAS juga memiliki peran dalam memastikan bahwa dana zakat dikelola secara amanah, transparan, dan tepat sasaran. Dengan pengelolaan yang baik, dana zakat dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Melalui program-program pemberdayaan tersebut, zakat diharapkan tidak hanya menjadi solusi untuk kebutuhan jangka pendek, tetapi juga menjadi salah satu upaya dalam membangun ketahanan ekonomi masyarakat. Mengembangkan Potensi Usaha Masyarakat Kecil Masyarakat kecil memiliki berbagai potensi ekonomi yang dapat dikembangkan apabila memperoleh dukungan dan kesempatan yang memadai. Pedagang makanan, pelaku usaha rumahan, pengrajin, peternak, hingga pelaku usaha mikro lainnya merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki peluang untuk meningkatkan kesejahteraan melalui kegiatan produktif. Sayangnya, keterbatasan modal dan akses terhadap pendampingan sering kali menjadi hambatan dalam mengembangkan usaha. Tidak sedikit pelaku usaha kecil yang memiliki produk berkualitas, tetapi kesulitan meningkatkan kapasitas produksi maupun memperluas pemasaran. Di sinilah pemberdayaan melalui zakat produktif dapat memberikan manfaat nyata. Bantuan yang disertai pelatihan pengelolaan keuangan, pemasaran digital, serta pengembangan kualitas produk dapat membantu mustahik meningkatkan daya saing usahanya. Dengan demikian, dana zakat tidak hanya memberikan bantuan secara langsung, tetapi juga membuka kesempatan bagi penerima manfaat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Mengubah Pola Bantuan Menjadi Pemberdayaan Berkelanjutan Pemberdayaan ekonomi membutuhkan proses yang tidak dapat dicapai dalam waktu singkat. Setiap penerima manfaat memiliki kondisi, kemampuan, dan tantangan yang berbeda. Oleh karena itu, program zakat produktif perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masing-masing mustahik. Pendampingan menjadi salah satu faktor penting dalam proses tersebut. Mustahik perlu mendapatkan arahan mengenai cara mengelola modal, menghitung keuntungan, mengatur pengeluaran, serta mempertahankan keberlangsungan usaha. Tanpa pengelolaan yang baik, bantuan modal berisiko tidak memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan. Selain itu, evaluasi secara berkala juga diperlukan untuk mengetahui perkembangan usaha dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi penerima manfaat. Dengan adanya evaluasi, program pemberdayaan dapat terus diperbaiki agar semakin efektif dan memberikan dampak yang lebih besar. Keberhasilan program zakat produktif bukan semata-mata diukur dari jumlah bantuan yang disalurkan, melainkan dari perubahan kondisi ekonomi dan kemampuan mustahik dalam membangun kehidupan yang lebih mandiri. Saat Mustahik Memiliki Kesempatan Menjadi Muzaki Salah satu tujuan besar dari pemberdayaan ekonomi melalui zakat adalah terciptanya perubahan kehidupan masyarakat. Mustahik yang sebelumnya bergantung pada bantuan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan, memenuhi kebutuhan keluarga, dan secara bertahap mencapai kondisi ekonomi yang lebih baik. Bahkan, dalam jangka panjang, bukan tidak mungkin penerima manfaat yang telah berhasil mengembangkan usahanya dapat menjadi muzaki, yaitu orang yang memiliki kemampuan untuk menunaikan zakat. Perubahan tersebut menjadi gambaran bahwa zakat memiliki potensi untuk menciptakan siklus kebaikan yang berkelanjutan. Ketika masyarakat yang sebelumnya menerima bantuan kemudian mampu membantu orang lain, manfaat zakat tidak berhenti pada satu penerima saja. Dampaknya dapat meluas kepada keluarga, lingkungan sekitar, bahkan masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, pemberdayaan melalui zakat produktif perlu terus dikembangkan sebagai salah satu upaya membangun masyarakat yang lebih mandiri dan sejahtera. Bersama BAZNAS, Wujudkan Zakat yang Memberdayakan Zakat bukan sekadar kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat Islam, melainkan juga memiliki nilai sosial yang besar dalam membantu mengurangi kesenjangan ekonomi. Melalui pengelolaan yang tepat, zakat dapat menjadi kekuatan untuk membantu masyarakat keluar dari keterbatasan dan memperoleh kesempatan hidup yang lebih baik. Partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat melalui lembaga resmi seperti BAZNAS turut mendukung terselenggaranya program-program pemberdayaan yang terarah dan berkelanjutan. Dana zakat yang dihimpun dapat disalurkan kepada golongan yang berhak menerima sekaligus dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Mari jadikan zakat sebagai bagian dari upaya membangun kepedulian dan kemandirian ekonomi umat. Dengan menunaikan zakat melalui BAZNAS, kita turut mengambil bagian dalam menghadirkan kesempatan, membangun harapan, dan mendorong perubahan kehidupan masyarakat. Karena zakat yang dikelola dengan baik bukan hanya membantu mereka yang membutuhkan hari ini, tetapi juga membuka jalan bagi kehidupan yang lebih sejahtera di masa depan.

Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam ajaran Islam yang memiliki peran besar dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Selain menjadi kewajiban bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat, zakat juga menjadi sarana untuk membantu sesama, mengurangi kesenjangan sosial, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, manfaat zakat tidak hanya bergantung pada kesadaran masyarakat dalam menunaikannya, tetapi juga pada bagaimana dana tersebut dikelola dan disalurkan secara amanah. Di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat yang profesional, transparansi dan akuntabilitas menjadi dua hal yang sangat penting. nMasyarakat perlu mengetahui bahwa zakat yang mereka tunaikan benar-benar dikelola dengan baik dan disalurkan kepada golongan yang berhak menerimanya. Kepercayaan masyarakat menjadi salah satu fondasi utama dalam keberlangsungan pengelolaan zakat. Kepercayaan Menjadi Fondasi Pengelolaan Zakat Dalam pengelolaan zakat, kepercayaan memiliki kedudukan yang sangat penting. Muzaki atau orang yang menunaikan zakat tentu mengharapkan agar dana yang diberikan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Kepercayaan tersebut tidak muncul begitu saja, melainkan harus dibangun melalui pengelolaan yang terbuka, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Lembaga pengelola zakat memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap dana yang dihimpun dapat dipertanggungjawabkan. Mulai dari proses penerimaan, pencatatan, pengelolaan, hingga pendistribusian harus dilakukan secara terencana dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketika masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai pengelolaan dana zakat, mereka akan lebih memahami bagaimana kontribusi yang diberikan dapat memberikan dampak nyata. Hal ini juga dapat mendorong meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat melalui lembaga resmi. Sebaliknya, kurangnya keterbukaan informasi dapat menimbulkan keraguan dan mengurangi kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian penting dalam menjaga hubungan antara lembaga pengelola zakat dengan para muzaki. Transparansi dalam Setiap Proses Pengelolaan Dana Transparansi merupakan keterbukaan lembaga dalam menyampaikan informasi mengenai kegiatan dan pengelolaan dana yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam konteks zakat, transparansi dapat diwujudkan melalui penyampaian laporan penghimpunan dan penyaluran dana, informasi program, serta dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan. Informasi tersebut memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai bagaimana dana zakat dimanfaatkan. Misalnya, ketika sebuah lembaga menjalankan program bantuan pendidikan, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai tujuan program, sasaran penerima manfaat, serta bentuk bantuan yang diberikan. Selain itu, laporan keuangan yang disusun secara teratur juga menjadi bagian penting dalam menciptakan pengelolaan yang terbuka. Pencatatan transaksi harus dilakukan secara teliti agar setiap penerimaan dan pengeluaran dana dapat ditelusuri dengan jelas. Melalui transparansi, masyarakat tidak hanya menjadi pihak yang menyalurkan zakat, tetapi juga dapat memahami perkembangan program-program yang didukung melalui kontribusi mereka. Akuntabilitas sebagai Bentuk Tanggung Jawab Lembaga Selain transparansi, akuntabilitas merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan zakat. Akuntabilitas berkaitan dengan kemampuan lembaga dalam mempertanggungjawabkan setiap keputusan, kegiatan, dan penggunaan dana yang dikelolanya. Lembaga pengelola zakat harus memastikan bahwa dana yang diterima digunakan sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya. Pengelolaan tersebut membutuhkan sistem administrasi yang baik, pencatatan keuangan yang akurat, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program. Dalam praktiknya, akuntabilitas dapat diterapkan melalui penyusunan laporan keuangan, pelaksanaan audit, evaluasi program, dan pengawasan terhadap proses pendistribusian zakat. Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk meminimalkan kesalahan pengelolaan sekaligus memastikan bahwa dana umat dimanfaatkan secara tepat. Profesionalitas dalam pengelolaan juga menjadi bagian penting. Setiap petugas yang terlibat perlu memiliki pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawabnya. Ketelitian dalam mencatat transaksi, kedisiplinan dalam mengelola dokumen, serta kehati-hatian dalam mengambil keputusan merupakan hal-hal yang sangat diperlukan. Dengan demikian, akuntabilitas bukan hanya tentang menyusun laporan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan zakat berjalan sesuai dengan amanah yang diberikan. Peran BAZNAS dalam Mewujudkan Pengelolaan Zakat yang Profesional Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang memiliki tugas dalam pengelolaan zakat secara nasional. Dalam menjalankan tugasnya, BAZNAS berupaya mengelola dana zakat, infak, dan sedekah melalui proses penghimpunan, pendistribusian, serta pendayagunaan yang terencana. Sebagai lembaga pengelola zakat, BAZNAS memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan masyarakat melalui tata kelola yang profesional. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan memperkuat sistem administrasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memastikan setiap program berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di tingkat daerah, BAZNAS juga memiliki peran penting dalam membangun hubungan dengan masyarakat. Melalui sosialisasi, publikasi kegiatan, dan penyampaian informasi mengenai program-program yang dijalankan, masyarakat dapat mengetahui berbagai upaya yang dilakukan dalam membantu para mustahik. BAZNAS Kota Surabaya, misalnya, memiliki peran dalam mendukung pengelolaan zakat serta pelaksanaan program-program sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kota Surabaya. Berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dan pemberdayaan ekonomi menjadi bagian dari upaya menghadirkan manfaat zakat bagi masyarakat yang membutuhkan. Publikasi kegiatan dan informasi program juga menjadi salah satu sarana untuk memperkenalkan manfaat zakat kepada masyarakat. Dengan informasi yang mudah diakses, masyarakat dapat semakin memahami bahwa zakat memiliki peran yang luas dalam mendukung kesejahteraan sosial. Teknologi Digital Membantu Meningkatkan Keterbukaan Informasi Perkembangan teknologi digital memberikan peluang baru bagi lembaga pengelola zakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Saat ini, masyarakat dapat memperoleh informasi dengan lebih mudah melalui berbagai platform digital, seperti situs web, media sosial, dan layanan pembayaran daring. Pemanfaatan teknologi dapat membantu mempermudah proses pembayaran zakat sekaligus memperluas jangkauan sosialisasi kepada masyarakat. Muzaki tidak harus selalu datang langsung ke kantor lembaga zakat untuk mendapatkan informasi atau menunaikan kewajibannya. Selain mempermudah pelayanan, media digital juga dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan laporan kegiatan, dokumentasi penyaluran bantuan, serta informasi mengenai program-program yang sedang berjalan. Publikasi melalui media sosial, misalnya, dapat membantu masyarakat mengetahui berbagai kegiatan penyaluran zakat secara lebih cepat. Dokumentasi yang disampaikan juga dapat menjadi sarana edukasi mengenai pentingnya zakat dan manfaatnya bagi kehidupan sosial. Meskipun demikian, penggunaan teknologi tetap harus memperhatikan ketepatan informasi dan perlindungan data pribadi para muzaki maupun mustahik. Informasi yang dipublikasikan harus disampaikan secara bertanggung jawab agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Partisipasi Masyarakat dalam Mengawasi dan Mendukung Pengelolaan Zakat Pengelolaan zakat yang baik tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga, tetapi juga membutuhkan dukungan masyarakat. Muzaki memiliki peran dalam mendukung keberlangsungan program-program zakat dengan menunaikan kewajibannya melalui lembaga resmi. Selain itu, masyarakat juga dapat berpartisipasi dengan mengikuti informasi mengenai kegiatan dan program yang dijalankan oleh lembaga pengelola zakat. Kesadaran untuk memahami pengelolaan zakat dapat mendorong terciptanya hubungan yang lebih terbuka antara lembaga dan masyarakat. Partisipasi tersebut juga dapat diwujudkan melalui penyebaran informasi mengenai pentingnya zakat, mengajak lingkungan sekitar untuk berbagi, serta mendukung program-program sosial yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Semakin besar keterlibatan masyarakat, semakin terbuka pula kesempatan untuk membangun sistem pengelolaan zakat yang lebih baik. Dengan adanya kerja sama antara lembaga pengelola zakat dan masyarakat, manfaat zakat diharapkan dapat dirasakan secara lebih luas. Zakat yang Amanah, Manfaat yang Lebih Luas Pada akhirnya, keberhasilan pengelolaan zakat tidak hanya diukur dari besarnya dana yang berhasil dihimpun, tetapi juga dari bagaimana dana tersebut memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas menjadi dua prinsip penting yang harus terus dijaga agar zakat dapat dikelola secara profesional dan memperoleh kepercayaan publik. Melalui pengelolaan yang amanah, dana zakat dapat mendukung berbagai program yang membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup, memperoleh akses pendidikan, mendapatkan pelayanan kesehatan, hingga mengembangkan kemampuan ekonomi. Mari tumbuhkan kepercayaan dan kepedulian melalui pengelolaan zakat yang bertanggung jawab. Tunaikan zakat melalui BAZNAS sebagai lembaga resmi pengelola zakat, sehingga kontribusi yang diberikan dapat dikelola dan disalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya. Karena setiap zakat yang ditunaikan merupakan amanah, dan setiap amanah yang dikelola dengan baik dapat menghadirkan manfaat serta harapan bagi kehidupan sesama.