SURABAYA – Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis KUA, Kampung Zakat dan Wakaf dilaksanakan pada Kamis (29/10/2026) di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya. Forum ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi dalam pengembangan program ekonomi masyarakat berbasis potensi zakat, wakaf, dan pemberdayaan keumatan. Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh dan pemangku kepentingan penting, di antaranya Kepala Kementerian Agama Kota Surabaya, Ketua BAZNAS Surabaya, perwakilan Bapemkesra Kota Surabaya, serta Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kota Surabaya. Kehadiran berbagai unsur tersebut mencerminkan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam membangun model pemberdayaan ekonomi umat yang terintegrasi, terarah, dan berkelanjutan. FGD menjadi momentum untuk menyatukan gagasan, memperkuat koordinasi, serta membangun pola pemberdayaan yang tidak hanya berorientasi pada penyaluran bantuan, tetapi juga mendorong masyarakat menuju kemandirian ekonomi. Dalam pendekatan pemberdayaan ekonomi umat, Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki posisi strategis karena berada dekat dengan masyarakat dan memiliki akses terhadap kondisi sosial di tingkat wilayah. Sementara itu, Kampung Zakat dapat menjadi ruang penguatan ekonomi berbasis potensi zakat, infak, dan sedekah yang dikelola secara terarah dan tepat sasaran. Di sisi lain, wakaf memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai instrumen pemberdayaan jangka panjang. Pemanfaatan wakaf secara produktif dapat diarahkan untuk mendukung sektor usaha, pendidikan, pelayanan sosial, maupun kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat berkelanjutan. BAZNAS Surabaya memandang bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penyaluran bantuan, tetapi juga menjadi kekuatan dalam mendorong transformasi ekonomi mustahik. Melalui pendayagunaan yang tepat, penerima manfaat diharapkan mampu meningkatkan kapasitas, mengembangkan usaha, serta secara bertahap membangun kemandirian. FGD ini juga membahas pentingnya integrasi data, ketepatan sasaran penerima manfaat, penguatan kelembagaan, serta kesinambungan program. Sinergi antara Kemenag, BAZNAS, Bapemkesra, BWI, KUA, dan berbagai pemangku kepentingan dinilai menjadi kunci agar program pemberdayaan tidak berjalan secara parsial. Kolaborasi yang kuat diharapkan mampu melahirkan model pemberdayaan yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Melalui FGD Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis KUA, Kampung Zakat dan Wakaf, diharapkan lahir rekomendasi serta langkah konkret untuk memperkuat ekosistem pemberdayaan masyarakat. BAZNAS Surabaya terus berkomitmen mengoptimalkan zakat, infak, sedekah, serta Dana Sosial Keagamaan Lainnya melalui program yang produktif, tepat sasaran, dan berdampak. Dengan sinergi lintas lembaga, zakat dan wakaf diharapkan semakin berperan dalam meningkatkan kesejahteraan serta membangun kemandirian ekonomi umat.

SURABAYA, 29 Oktober 2026 — Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Surabaya berpartisipasi aktif dalam kegiatan BAZNAS Collaborative Leadership (BCL) 2026 di Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, pada 27–29 Oktober 2026 di Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Kegiatan ini menjadi forum strategis bagi para pengelola zakat untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan, membangun sinergi kelembagaan, serta merumuskan solusi atas berbagai tantangan tata kelola zakat nasional. Tidak sekadar menjadi ajang peningkatan kapasitas, BCL 2026 juga menjadi ruang refleksi kritis terhadap hubungan antara regulasi, kewenangan kelembagaan, dukungan sumber daya, dan efektivitas pengelolaan zakat di daerah. Melalui diskusi kolaboratif dalam empat fokus pembahasan, para peserta mengidentifikasi berbagai persoalan strategis yang mencakup empat fungsi utama pengelolaan zakat, yakni perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan. Sementara itu, fokus bahasan pengendalian -dimana delegasi Baznas Kota Surabaya berkontribusi aktif- mengemuka menjadi salah satu isu paling mendasar. Forum menyoroti perlunya harmonisasi kewenangan antara BAZNAS, Kementerian Agama, dan pemerintah daerah, disertai penguatan pengawasan internal, audit syariah, manajemen risiko, serta standardisasi sistem pengendalian di seluruh tingkatan organisasi. Para peserta yang merupakan pimpinan BAZNAS di seluruh wilayah di Jawa Timur menilai bahwa isu tersebut menunjukkan bahwa pembenahan tata kelola zakat nasional tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan pendekatan sistemik yang menghubungkan regulasi, kelembagaan, sumber daya, dan akuntabilitas. BAZNAS Kota Surabaya Usulkan Rekonstruksi Tata Kelola Zakat Nasional Menanggapi berbagai persoalan yang mengemuka dalam forum tersebut, Wakil Ketua II BAZNAS Kota Surabaya, H.M. Kamil Thobroni, menegaskan bahwa tantangan utama pengelolaan zakat nasional bukan semata-mata persoalan ketersediaan regulasi. “Persoalan strategis pengelolaan zakat nasional bukan terutama karena ketiadaan regulasi yang memadai, melainkan karena belum terbangunnya keselarasan antara kewenangan kelembagaan, tanggung jawab operasional, dukungan sumber daya, sistem pengendalian, dan akuntabilitas hasil. Regulasi yang baik harus mampu menghadirkan kepastian kewenangan sekaligus menjamin efektivitas pelaksanaannya,” tegas Kamil. Menurutnya, berbagai tantangan yang dihadapi BAZNAS di daerah perlu dilihat sebagai persoalan tata kelola yang saling berkaitan. Ketidakjelasan batas kewenangan, belum optimalnya koordinasi lintas lembaga, serta kesenjangan antara tanggung jawab operasional dan dukungan sumber daya berpotensi menghambat efektivitas pengelolaan zakat. Atas dasar itu, ia mengusulkan sebuah agenda strategis bertajuk “Rekonstruksi Tata Kelola Zakat Nasional melalui Harmonisasi antara Kementerian Agama, Pemerintah Daerah, dan BAZNAS dalam Kewenangan, Integrasi Sistem, Penguatan Kemandirian Kelembagaan, dan Akuntabilitas Berbasis Dampak.” Gagasan tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu masukan dalam agenda evaluasi dan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat beserta regulasi turunannya. Rekonstruksi tata kelola, menurut Kamil, tidak harus dimaknai sebagai pembentukan keseluruhan regulasi baru, tetapi sebagai upaya menata kembali hubungan kelembagaan, memperjelas pembagian peran, memperkuat koordinasi, serta memastikan setiap kewenangan diikuti dukungan sumber daya dan mekanisme pertanggungjawaban yang proporsional. “Kita membutuhkan tata kelola zakat yang tidak hanya tertib secara administratif, tetapi juga efektif secara kelembagaan dan nyata manfaatnya bagi mustahik. Keberhasilan pengelolaan zakat tidak cukup diukur dari besarnya dana yang dihimpun dan disalurkan, tetapi juga dari perubahan kesejahteraan masyarakat yang dihasilkannya,” lanjutnya. Empat Pilar Harmonisasi Tata Kelola Zakat Lebih lanjut, Kamil merumuskan konstruksi ideal pengelolaan zakat nasional melalui empat pilar tanggung jawab yang saling melengkapi. “Pemerintah Pusat menjamin kepastian norma, Pemerintah Daerah mengawal sinergi kewilayahan, BAZNAS menjaga amanah pengelolaan, dan masyarakat menguatkan akuntabilitas.” Rumusan tersebut menempatkan pemerintah pusat sebagai penjamin kepastian hukum dan keselarasan kebijakan nasional, sementara pemerintah daerah berperan memperkuat sinergi kewilayahan, dukungan kelembagaan, serta integrasi program pengentasan kemiskinan. Di sisi lain, BAZNAS menjalankan amanah pengelolaan zakat secara profesional, independen dalam pelaksanaan kewenangannya sesuai ketentuan, dan bertanggung jawab terhadap pencapaian manfaat bagi mustahik. Masyarakat, termasuk muzaki dan penerima manfaat, menjadi bagian penting dalam membangun transparansi, pengawasan partisipatif, dan kepercayaan publik. “Ketika keempat unsur tersebut berjalan selaras, zakat tidak lagi sekadar dikelola sebagai kewajiban keagamaan yang bersifat administratif, tetapi akan tumbuh menjadi instrumen strategis pembangunan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan yang berkeadilan,” pungkasnya. Memperkuat Kolaborasi, Menghadirkan Dampak Nyata Bagi BAZNAS Kota Surabaya, partisipasi dalam BCL 2026 merupakan bagian dari komitmen untuk terus memperkuat profesionalitas kelembagaan dan mengembangkan tata kelola zakat yang terintegrasi. Semangat collaborative leadership dipandang bukan sekadar membangun kerja sama formal, melainkan menyatukan kewenangan, sumber daya, sistem informasi, dan tanggung jawab untuk menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Melalui visi “Berkah Zakat Surabaya Semakin Hebat” dan misi “Optimalisasi Tata Kelola Zakat Terintegrasi”, BAZNAS Kota Surabaya terus mendorong pengelolaan zakat yang tidak hanya berorientasi pada penghimpunan dan penyaluran, tetapi juga pada transformasi kesejahteraan mustahik menuju kemandirian ekonomi hingga berpeluang menjadi muzaki. BCL 2026 diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara Kementerian Agama, pemerintah daerah, BAZNAS, dan masyarakat, sekaligus menghadirkan rekomendasi konstruktif bagi masa depan tata kelola zakat nasional yang semakin harmonis, mandiri, akuntabel, dan berdampak. BAZNAS Kota Surabaya — Berkah Zakat Surabaya Semakin Hebat. red.mkt

SURABAYA – BAZNAS Surabaya berpartisipasi aktif dalam kegiatan BAZNAS Collaborative Leadership (BCL) 2026 yang berlangsung pada 27–29 Oktober 2026 di Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Forum yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia ini menjadi ruang strategis bagi pimpinan BAZNAS se-Jawa Timur untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan dan tata kelola zakat. BCL 2026 membahas empat fungsi utama dalam pengelolaan zakat, yakni perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan. Melalui diskusi kolaboratif, para peserta mengidentifikasi berbagai tantangan kelembagaan sekaligus merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat di daerah. BAZNAS Surabaya memberikan perhatian khusus pada aspek pengendalian. Pembahasan menyoroti pentingnya harmonisasi kewenangan antara BAZNAS, Kementerian Agama, dan pemerintah daerah, disertai penguatan pengawasan internal, audit syariah, manajemen risiko, serta standardisasi sistem pengendalian. Forum menilai bahwa tata kelola zakat tidak dapat dibenahi secara parsial. Diperlukan pendekatan yang mampu menghubungkan regulasi, kelembagaan, sumber daya, sistem informasi, serta akuntabilitas agar pengelolaan zakat semakin profesional dan berdampak. Dalam forum tersebut, BAZNAS Surabaya mendorong gagasan rekonstruksi tata kelola zakat nasional melalui harmonisasi peran antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BAZNAS, dan masyarakat. Langkah ini diarahkan untuk memperjelas kewenangan, memperkuat koordinasi, serta memastikan setiap tanggung jawab kelembagaan didukung sumber daya dan sistem pertanggungjawaban yang proporsional. Pengelolaan zakat dinilai tidak cukup hanya mengandalkan kepatuhan administratif. Keberhasilannya juga harus dilihat dari sejauh mana zakat mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik, memperkuat kemandirian ekonomi, serta mendorong perubahan sosial yang berkelanjutan. Bagi BAZNAS Surabaya, semangat collaborative leadership bukan sekadar kerja sama formal antarlembaga. Kolaborasi harus mampu menyatukan kewenangan, data, sumber daya, sistem pengendalian, dan tanggung jawab agar manfaat zakat dapat dirasakan secara lebih luas. Partisipasi dalam BCL 2026 menjadi bagian dari komitmen BAZNAS Surabaya untuk terus meningkatkan profesionalitas kelembagaan dan memperkuat tata kelola zakat yang terintegrasi. Melalui forum ini, BAZNAS Surabaya berharap sinergi antara Kementerian Agama, pemerintah daerah, BAZNAS, serta masyarakat semakin kuat sehingga pengelolaan zakat nasional dapat berkembang menjadi lebih harmonis, mandiri, akuntabel, dan berorientasi pada dampak nyata bagi kesejahteraan umat.

SURABAYA – Wakil Ketua II BAZNAS Surabaya H. Mas Kamil Thobroni, SHI berpartisipasi aktif dalam kegiatan BAZNAS Collaborative Leadership (BCL) 2026 yang diselenggarakan pada 27–29 Oktober 2026 di Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Kegiatan yang diikuti pimpinan BAZNAS dari berbagai wilayah di Jawa Timur tersebut membahas penegakan tata kelola zakat melalui empat fungsi utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan . Dalam forum tersebut, H. Mas Kamil Thobroni berkontribusi pada pembahasan aspek pengendalian. Diskusi menyoroti perlunya harmonisasi otoritas antarlembaga, penguatan pengawasan internal, audit syariah, manajemen risiko, serta sistem pengendalian yang lebih terstandar. Menurutnya, tantangan tata kelola zakat nasional tidak hanya terletak pada ketersediaan, tetapi juga pada keselarasan antara kewenangan kelembagaan, tanggung jawab operasional, dukungan sumber daya, serta akuntabilitas hasil. “Strategi personalan pengelolaan zakat nasional bukan terutama karena ketiadaan regulasi yang mampu, melainkan karena belum terbangunnya keselarasan antara kewenangan kelembagaan, tanggung jawab operasional, dukungan sumber daya, sistem pengendalian, dan akuntabilitas hasil,” jelasnya. Atas dasar tersebut, H. Mas Kamil mendorong gagasan rekonstruksi tata kelola zakat nasional melalui harmonisasi peran Kementerian Agama, pemerintah daerah, dan BAZNAS, disertai sistem integrasi, pemberdayaan kelembagaan, serta akuntabilitas berbasis dampak. Gagasan tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu bahan dalam evaluasi dan penyempurnaan kebijakan pengelolaan zakat, termasuk dalam penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta regulasi turunannya. Ia juga merumuskan empat pilar tanggung jawab dalam pengelolaan zakat nasional. Pemerintah pusat berperan menjamin kepastian norma, pemerintah daerah memperkuat sinergi kewilayahan, BAZNAS menjaga amanah pengelolaan, sementara masyarakat memperkuat transparansi dan akuntabilitas. “Keberhasilan pengelolaan zakat tidak cukup diukur dari besarnya dana yang dihimpun dan disalurkan, tetapi juga dari perubahan kesejahteraan masyarakat yang dihasilkannya,” tegasnya. Bagi BAZNAS Surabaya, partisipasi pimpinan dalam BCL 2026 menjadi bagian dari komitmen untuk terus meningkatkan kualitas kelembagaan dan memperluas manfaat zakat. Melalui kolaborasi yang semakin kuat, BAZNAS Surabaya berharap tata kelola zakat nasional dapat berkembang menjadi lebih efektif, profesional, mandiri, dan benar-benar mampu mendorong mustahik menuju kehidupan yang lebih berdaya.

SURABAYA – Ketua BAZNAS Surabaya H. Moch. Hamzah, S.T., M.M. menghadiri sekaligus menjadi narasumber dalam kegiatan Manasik Zakat BAZNAS Surabaya yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Kamis (29/10/2026). Kegiatan Manasik Zakat menjadi bagian dari upaya edukasi untuk memperkuat pemahaman mengenai zakat, baik dari sisi kewajiban, pengumpulan, pengelolaan, hingga pendistribusian kepada golongan yang berhak menerima sesuai ketentuan syariah. Dalam kesempatan tersebut, H. Moch. Hamzah menyampaikan materi mengenai pentingnya zakat tidak hanya sebagai bentuk ibadah individual, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang memiliki peran besar dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemahaman mengenai zakat dinilai perlu terus diperkuat agar masyarakat tidak hanya mengetahui kewajibannya, tetapi juga memahami bagaimana dana zakat dikelola secara amanah dan disalurkan secara tepat sasaran. Kehadiran Ketua BAZNAS Surabaya sebagai narasumber juga menjadi bagian dari komitmen pimpinan dalam memperluas literasi zakat di lingkungan pemerintahan dan pendidikan. Dinas Pendidikan Kota Surabaya menjadi salah satu ruang strategis dalam memperkuat edukasi zakat karena memiliki jaringan yang luas serta kedekatan dengan berbagai unsur pendidikan di Kota Surabaya. Melalui kegiatan Manasik Zakat, BAZNAS Surabaya terus mendorong tumbuhnya kesadaran berzakat melalui lembaga resmi. Pengelolaan zakat yang tertib, profesional, transparan, dan akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan para muzaki sekaligus memperluas manfaat bagi mustahik. Agenda ini juga memperkuat sinergi antara BAZNAS Surabaya dan Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam membangun kesadaran sosial serta kepedulian terhadap sesama. BAZNAS Surabaya berharap kegiatan Manasik Zakat dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh kepada peserta, sehingga zakat dapat semakin dipahami, ditunaikan dengan benar, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kota Surabaya.

SURABAYA – Ketua BAZNAS Surabaya H. Moch. Hamzah, S.T., M.M. menghadiri Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 Tahun 2026 yang digelar di Balai Kota Surabaya pada Rabu (28/10/2026). Peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun ini mengusung tema “Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda untuk Indonesia”. Tema tersebut menegaskan pentingnya membangun generasi muda yang memiliki kecintaan terhadap bangsa, tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan, serta memiliki kepedulian terhadap sesama. Kehadiran Ketua BAZNAS Surabaya dalam agenda tersebut menjadi bentuk partisipasi kelembagaan dalam memperingati momentum bersejarah lahirnya semangat persatuan pemuda Indonesia sejak 28 Oktober 1928. Bagi BAZNAS Surabaya, nilai patriotik, gigih, dan berempati memiliki keterkaitan erat dengan semangat kepedulian sosial. Generasi muda diharapkan tidak hanya memiliki kemampuan dan prestasi, tetapi juga tumbuh menjadi pribadi yang peduli terhadap kondisi masyarakat di sekitarnya. Semangat tersebut sejalan dengan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang mengedepankan solidaritas dan kebermanfaatan. Melalui berbagai program pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan kemanusiaan, BAZNAS Surabaya turut mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar lebih mandiri dan berdaya. Kehadiran Ketua BAZNAS Surabaya dalam Upacara Hari Sumpah Pemuda juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kota Surabaya serta berbagai elemen masyarakat dalam membangun generasi muda yang memiliki karakter kuat dan kepedulian sosial. BAZNAS Surabaya berharap semangat Sumpah Pemuda terus hidup dalam diri generasi muda Kota Surabaya. Dengan jiwa yang patriotik, kegigihan dalam berkarya, serta empati terhadap sesama, pemuda diharapkan mampu mengambil peran nyata dalam membangun kota dan bangsa yang lebih maju, inklusif, dan sejahtera.

Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam ajaran Islam yang memiliki peran besar dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Selain menjadi kewajiban bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat, zakat juga menjadi sarana untuk membantu sesama, mengurangi kesenjangan sosial, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, manfaat zakat tidak hanya bergantung pada kesadaran masyarakat dalam menunaikannya, tetapi juga pada bagaimana dana tersebut dikelola dan disalurkan secara amanah. Di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat yang profesional, transparansi dan akuntabilitas menjadi dua hal yang sangat penting. nMasyarakat perlu mengetahui bahwa zakat yang mereka tunaikan benar-benar dikelola dengan baik dan disalurkan kepada golongan yang berhak menerimanya. Kepercayaan masyarakat menjadi salah satu fondasi utama dalam keberlangsungan pengelolaan zakat. Kepercayaan Menjadi Fondasi Pengelolaan Zakat Dalam pengelolaan zakat, kepercayaan memiliki kedudukan yang sangat penting. Muzaki atau orang yang menunaikan zakat tentu mengharapkan agar dana yang diberikan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Kepercayaan tersebut tidak muncul begitu saja, melainkan harus dibangun melalui pengelolaan yang terbuka, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Lembaga pengelola zakat memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap dana yang dihimpun dapat dipertanggungjawabkan. Mulai dari proses penerimaan, pencatatan, pengelolaan, hingga pendistribusian harus dilakukan secara terencana dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketika masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai pengelolaan dana zakat, mereka akan lebih memahami bagaimana kontribusi yang diberikan dapat memberikan dampak nyata. Hal ini juga dapat mendorong meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat melalui lembaga resmi. Sebaliknya, kurangnya keterbukaan informasi dapat menimbulkan keraguan dan mengurangi kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian penting dalam menjaga hubungan antara lembaga pengelola zakat dengan para muzaki. Transparansi dalam Setiap Proses Pengelolaan Dana Transparansi merupakan keterbukaan lembaga dalam menyampaikan informasi mengenai kegiatan dan pengelolaan dana yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam konteks zakat, transparansi dapat diwujudkan melalui penyampaian laporan penghimpunan dan penyaluran dana, informasi program, serta dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan. Informasi tersebut memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai bagaimana dana zakat dimanfaatkan. Misalnya, ketika sebuah lembaga menjalankan program bantuan pendidikan, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai tujuan program, sasaran penerima manfaat, serta bentuk bantuan yang diberikan. Selain itu, laporan keuangan yang disusun secara teratur juga menjadi bagian penting dalam menciptakan pengelolaan yang terbuka. Pencatatan transaksi harus dilakukan secara teliti agar setiap penerimaan dan pengeluaran dana dapat ditelusuri dengan jelas. Melalui transparansi, masyarakat tidak hanya menjadi pihak yang menyalurkan zakat, tetapi juga dapat memahami perkembangan program-program yang didukung melalui kontribusi mereka. Akuntabilitas sebagai Bentuk Tanggung Jawab Lembaga Selain transparansi, akuntabilitas merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan zakat. Akuntabilitas berkaitan dengan kemampuan lembaga dalam mempertanggungjawabkan setiap keputusan, kegiatan, dan penggunaan dana yang dikelolanya. Lembaga pengelola zakat harus memastikan bahwa dana yang diterima digunakan sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya. Pengelolaan tersebut membutuhkan sistem administrasi yang baik, pencatatan keuangan yang akurat, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program. Dalam praktiknya, akuntabilitas dapat diterapkan melalui penyusunan laporan keuangan, pelaksanaan audit, evaluasi program, dan pengawasan terhadap proses pendistribusian zakat. Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk meminimalkan kesalahan pengelolaan sekaligus memastikan bahwa dana umat dimanfaatkan secara tepat. Profesionalitas dalam pengelolaan juga menjadi bagian penting. Setiap petugas yang terlibat perlu memiliki pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawabnya. Ketelitian dalam mencatat transaksi, kedisiplinan dalam mengelola dokumen, serta kehati-hatian dalam mengambil keputusan merupakan hal-hal yang sangat diperlukan. Dengan demikian, akuntabilitas bukan hanya tentang menyusun laporan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan zakat berjalan sesuai dengan amanah yang diberikan. Peran BAZNAS dalam Mewujudkan Pengelolaan Zakat yang Profesional Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang memiliki tugas dalam pengelolaan zakat secara nasional. Dalam menjalankan tugasnya, BAZNAS berupaya mengelola dana zakat, infak, dan sedekah melalui proses penghimpunan, pendistribusian, serta pendayagunaan yang terencana. Sebagai lembaga pengelola zakat, BAZNAS memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan masyarakat melalui tata kelola yang profesional. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan memperkuat sistem administrasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memastikan setiap program berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di tingkat daerah, BAZNAS juga memiliki peran penting dalam membangun hubungan dengan masyarakat. Melalui sosialisasi, publikasi kegiatan, dan penyampaian informasi mengenai program-program yang dijalankan, masyarakat dapat mengetahui berbagai upaya yang dilakukan dalam membantu para mustahik. BAZNAS Kota Surabaya, misalnya, memiliki peran dalam mendukung pengelolaan zakat serta pelaksanaan program-program sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kota Surabaya. Berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dan pemberdayaan ekonomi menjadi bagian dari upaya menghadirkan manfaat zakat bagi masyarakat yang membutuhkan. Publikasi kegiatan dan informasi program juga menjadi salah satu sarana untuk memperkenalkan manfaat zakat kepada masyarakat. Dengan informasi yang mudah diakses, masyarakat dapat semakin memahami bahwa zakat memiliki peran yang luas dalam mendukung kesejahteraan sosial. Teknologi Digital Membantu Meningkatkan Keterbukaan Informasi Perkembangan teknologi digital memberikan peluang baru bagi lembaga pengelola zakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Saat ini, masyarakat dapat memperoleh informasi dengan lebih mudah melalui berbagai platform digital, seperti situs web, media sosial, dan layanan pembayaran daring. Pemanfaatan teknologi dapat membantu mempermudah proses pembayaran zakat sekaligus memperluas jangkauan sosialisasi kepada masyarakat. Muzaki tidak harus selalu datang langsung ke kantor lembaga zakat untuk mendapatkan informasi atau menunaikan kewajibannya. Selain mempermudah pelayanan, media digital juga dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan laporan kegiatan, dokumentasi penyaluran bantuan, serta informasi mengenai program-program yang sedang berjalan. Publikasi melalui media sosial, misalnya, dapat membantu masyarakat mengetahui berbagai kegiatan penyaluran zakat secara lebih cepat. Dokumentasi yang disampaikan juga dapat menjadi sarana edukasi mengenai pentingnya zakat dan manfaatnya bagi kehidupan sosial. Meskipun demikian, penggunaan teknologi tetap harus memperhatikan ketepatan informasi dan perlindungan data pribadi para muzaki maupun mustahik. Informasi yang dipublikasikan harus disampaikan secara bertanggung jawab agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Partisipasi Masyarakat dalam Mengawasi dan Mendukung Pengelolaan Zakat Pengelolaan zakat yang baik tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga, tetapi juga membutuhkan dukungan masyarakat. Muzaki memiliki peran dalam mendukung keberlangsungan program-program zakat dengan menunaikan kewajibannya melalui lembaga resmi. Selain itu, masyarakat juga dapat berpartisipasi dengan mengikuti informasi mengenai kegiatan dan program yang dijalankan oleh lembaga pengelola zakat. Kesadaran untuk memahami pengelolaan zakat dapat mendorong terciptanya hubungan yang lebih terbuka antara lembaga dan masyarakat. Partisipasi tersebut juga dapat diwujudkan melalui penyebaran informasi mengenai pentingnya zakat, mengajak lingkungan sekitar untuk berbagi, serta mendukung program-program sosial yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Semakin besar keterlibatan masyarakat, semakin terbuka pula kesempatan untuk membangun sistem pengelolaan zakat yang lebih baik. Dengan adanya kerja sama antara lembaga pengelola zakat dan masyarakat, manfaat zakat diharapkan dapat dirasakan secara lebih luas. Zakat yang Amanah, Manfaat yang Lebih Luas Pada akhirnya, keberhasilan pengelolaan zakat tidak hanya diukur dari besarnya dana yang berhasil dihimpun, tetapi juga dari bagaimana dana tersebut memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas menjadi dua prinsip penting yang harus terus dijaga agar zakat dapat dikelola secara profesional dan memperoleh kepercayaan publik. Melalui pengelolaan yang amanah, dana zakat dapat mendukung berbagai program yang membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup, memperoleh akses pendidikan, mendapatkan pelayanan kesehatan, hingga mengembangkan kemampuan ekonomi. Mari tumbuhkan kepercayaan dan kepedulian melalui pengelolaan zakat yang bertanggung jawab. Tunaikan zakat melalui BAZNAS sebagai lembaga resmi pengelola zakat, sehingga kontribusi yang diberikan dapat dikelola dan disalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya. Karena setiap zakat yang ditunaikan merupakan amanah, dan setiap amanah yang dikelola dengan baik dapat menghadirkan manfaat serta harapan bagi kehidupan sesama.

Setiap keluarga memiliki perjuangan dan kebutuhan yang berbeda. Bagi sebagian orang tua, memastikan anak tetap dapat bersekolah menjadi prioritas yang tidak mudah dipenuhi. Sementara bagi masyarakat lainnya, memiliki peralatan kerja yang memadai merupakan langkah penting untuk mempertahankan penghasilan dan memenuhi kebutuhan keluarga. Dua kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan kesejahteraan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Akses pendidikan dan kesempatan untuk bekerja secara produktif juga menjadi bagian penting dalam membangun kehidupan yang lebih baik. Melalui pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS), BAZNAS Kota Surabaya turut mengambil peran dalam menghadirkan kepedulian melalui berbagai bentuk dukungan bagi masyarakat yang membutuhkan. Bantuan yang diberikan tidak hanya berorientasi pada kebutuhan saat ini, tetapi juga diharapkan mampu membuka kesempatan bagi penerima manfaat untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Menjaga Kesempatan Anak untuk Terus Bersekolah Pendidikan merupakan salah satu jalan penting untuk membangun masa depan. Namun, bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi, memenuhi kebutuhan pendidikan anak terkadang membutuhkan perjuangan tersendiri. Biaya perlengkapan sekolah, kebutuhan belajar, serta berbagai keperluan penunjang lainnya dapat menjadi beban tambahan bagi orang tua. Dalam kondisi tertentu, keterbatasan tersebut berpotensi menghambat keberlanjutan pendidikan anak. Dukungan pendidikan menjadi salah satu bentuk kepedulian yang memiliki arti penting bagi keluarga penerima manfaat. Bantuan yang diberikan diharapkan dapat meringankan beban orang tua sekaligus memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk tetap memperoleh pendidikan. Lebih dari sekadar membantu memenuhi kebutuhan sekolah, dukungan ini merupakan bagian dari upaya menjaga harapan generasi muda agar tetap dapat belajar, berkembang, dan meraih cita-cita tanpa harus menjadikan keterbatasan ekonomi sebagai penghalang. Alat Kerja, Dukungan Kecil dengan Peluang yang Lebih Besar Di sisi lain, terdapat masyarakat yang sebenarnya memiliki keterampilan dan kemauan untuk bekerja, tetapi masih terkendala keterbatasan peralatan. Bagi pelaku usaha kecil maupun pekerja mandiri, ketersediaan alat kerja memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas produktif. Peralatan yang memadai dapat membantu memperlancar pekerjaan, meningkatkan kapasitas produksi, hingga membuka peluang memperoleh penghasilan. Dalam kondisi tersebut, bantuan berupa sarana kerja dapat menjadi bentuk dukungan yang lebih sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat. Melalui program pemberdayaan ekonomi, bantuan tidak hanya diarahkan untuk meringankan kesulitan sesaat, tetapi juga mendorong masyarakat agar memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Sebuah alat kerja mungkin terlihat sederhana. Namun, bagi seseorang yang sedang berupaya mempertahankan usahanya, dukungan tersebut dapat menjadi langkah awal untuk kembali produktif dan membangun kemandirian ekonomi keluarga. Berbeda Bentuk, Sama-Sama Membuka Kesempatan Bantuan pendidikan dan bantuan sarana kerja memang memiliki sasaran serta manfaat yang berbeda. Namun, keduanya memiliki tujuan yang saling berkaitan, yaitu menciptakan kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Pendidikan membantu mempersiapkan generasi muda menghadapi masa depan, sedangkan pemberdayaan ekonomi memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan kemampuan dan mempertahankan sumber penghasilan. Keduanya menunjukkan bahwa kesejahteraan tidak dapat dibangun hanya melalui satu bentuk bantuan. Diperlukan perhatian terhadap berbagai aspek kehidupan agar masyarakat memiliki kesempatan yang lebih luas untuk berkembang. Karena itu, penyaluran bantuan perlu memperhatikan kebutuhan penerima manfaat. Bantuan yang tepat bukan selalu bantuan dengan bentuk yang sama, melainkan dukungan yang mampu menjawab persoalan sesuai kondisi masing-masing. Mengoptimalkan Dana ZIS untuk Manfaat yang Lebih Luas Sebagai lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah, BAZNAS Kota Surabaya memiliki peran dalam mengoptimalkan dana ZIS agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Kepercayaan masyarakat melalui zakat, infak, dan sedekah menjadi bagian penting dalam mendukung berbagai upaya pendistribusian dan pendayagunaan dana sosial. Melalui pengelolaan yang bertanggung jawab, dana ZIS diharapkan dapat berkontribusi dalam membantu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung peningkatan kualitas hidup mereka. Keterlibatan masyarakat sebagai muzaki dan munfik juga menjadi bagian dari gerakan kepedulian yang lebih luas. Setiap dana yang ditunaikan memiliki potensi untuk menghadirkan manfaat, baik dalam mendukung pendidikan maupun membuka peluang pemberdayaan ekonomi. Pada akhirnya, kepedulian tidak selalu diwujudkan melalui bentuk bantuan yang besar. Terkadang, dukungan untuk melanjutkan pendidikan atau sebuah peralatan kerja dapat menjadi bagian penting dari perjalanan seseorang dalam memperbaiki kehidupannya. Melalui semangat berbagi dan pemberdayaan, BAZNAS Kota Surabaya mengajak masyarakat untuk terus menumbuhkan kepedulian terhadap sesama. Sebab, membantu seseorang untuk tetap belajar dan memberikan kesempatan bagi orang lain untuk bekerja secara mandiri merupakan bagian dari ikhtiar bersama dalam membangun masyarakat yang lebih sejahtera.

Tidak semua persoalan sosial dapat dikenali hanya dengan melihat kondisi seseorang dari luar. Di balik rumah-rumah yang berdiri di tengah padatnya permukiman Kota Surabaya, terdapat berbagai cerita kehidupan yang mungkin tidak banyak diketahui orang. Ada keluarga yang berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari, orang tua yang menghadapi keterbatasan dalam mengakses layanan kesehatan, hingga masyarakat yang membutuhkan dukungan agar dapat kembali menjalani kehidupan secara lebih mandiri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan sosial tidak selalu hadir dalam bentuk yang mudah dikenali. Sebagian masyarakat mungkin terlihat mampu menjalani aktivitas seperti biasa, tetapi sebenarnya menghadapi keterbatasan yang cukup besar dalam kehidupan sehari-hari. Di sinilah pentingnya kepedulian yang tidak hanya menunggu masyarakat datang untuk meminta bantuan, tetapi juga berupaya memahami kondisi dan kebutuhan yang mereka hadapi. Persoalan Sosial Tidak Selalu Terlihat dari Permukaan Setiap keluarga memiliki kondisi kehidupan yang berbeda. Ada yang mengalami kesulitan karena kehilangan sumber penghasilan, ada pula yang harus membagi pendapatan terbatas untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga. Tidak sedikit pula keluarga yang menghadapi persoalan berlapis. Keterbatasan ekonomi dapat berdampak pada pemenuhan kebutuhan gizi anak, akses pendidikan, hingga kemampuan memperoleh layanan kesehatan yang memadai. Persoalan seperti ini terkadang tidak terlihat secara langsung. Bahkan, sebagian masyarakat memilih untuk tidak menyampaikan kesulitannya karena berbagai alasan, mulai dari keterbatasan informasi hingga rasa sungkan untuk meminta pertolongan Oleh karena itu, memahami persoalan masyarakat membutuhkan perhatian yang lebih luas. Tidak cukup hanya melihat satu kondisi, tetapi juga perlu memahami latar belakang serta kebutuhan yang mendasarinya. Menjangkau Masyarakat Lebih Dekat melalui Kepedulian Kepedulian sosial memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar memberikan bantuan. Kepedulian juga berarti membangun perhatian, mendengarkan kebutuhan, serta berupaya menghadirkan dukungan yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Bagi BAZNAS Kota Surabaya, pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) memiliki peran penting dalam mendukung berbagai upaya penanganan persoalan sosial. Dana yang dihimpun dari masyarakat dapat menjadi sumber daya untuk membantu mereka yang membutuhkan melalui berbagai bentuk program pendistribusian dan pendayagunaan. Pendekatan yang memperhatikan kondisi penerima manfaat menjadi penting karena setiap keluarga tidak selalu membutuhkan bentuk bantuan yang sama. Sebagian membutuhkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara lainnya memerlukan perhatian terhadap pendidikan, kesehatan, maupun keberlangsungan pekerjaan. Dengan memahami perbedaan tersebut, bantuan diharapkan tidak hanya diberikan berdasarkan kebutuhan yang terlihat, tetapi juga mampu menjawab persoalan yang benar-benar dihadapi masyarakat. Dari Kebutuhan Keluarga hingga Masa Depan Anak Salah satu persoalan yang perlu mendapatkan perhatian adalah kondisi keluarga dengan keterbatasan ekonomi yang berdampak pada tumbuh kembang anak. Pemenuhan kebutuhan gizi, akses terhadap layanan kesehatan, serta keberlanjutan pendidikan merupakan beberapa aspek yang saling berkaitan dalam membangun kualitas kehidupan keluarga. Ketika salah satu kebutuhan tersebut tidak terpenuhi dengan baik, dampaknya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Karena itu, perhatian terhadap keluarga rentan tidak seharusnya hanya berfokus pada kondisi ekonomi saat ini. Kebutuhan anak dan kesempatan mereka untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik juga perlu menjadi bagian dari perhatian bersama. Melalui dukungan sosial yang sesuai, keluarga diharapkan memiliki kesempatan lebih besar untuk memenuhi kebutuhan dasar sekaligus memberikan lingkungan yang lebih baik bagi perkembangan anak-anak mereka. Kepedulian yang Membuka Jalan Menuju Kehidupan Lebih Baik Pada dasarnya, bantuan sosial bukan hanya tentang apa yang diberikan, tetapi juga tentang perubahan yang diharapkan dapat tercipta setelahnya. Bantuan yang tepat dapat membantu meringankan beban keluarga dalam menghadapi kesulitan. Sementara itu, dukungan yang disertai pendampingan dan pemberdayaan dapat membuka peluang bagi penerima manfaat untuk memperbaiki kondisi kehidupannya secara bertahap. Hal ini menjadi pengingat bahwa penanganan persoalan sosial membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Lembaga sosial, pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat memiliki peran masing-masing dalam membangun lingkungan yang lebih peduli dan responsif terhadap kebutuhan sesama. BAZNAS Kota Surabaya mengajak masyarakat untuk terus menumbuhkan semangat berbagi melalui zakat, infak, dan sedekah. Kepercayaan yang diberikan masyarakat merupakan bagian penting dalam mendukung pengelolaan dana ZIS agar dapat memberikan manfaat bagi mereka yang membutuhkan. Sebab, tidak semua kesulitan dapat terlihat dari luar rumah seseorang. Terkadang, kepedulian justru dimulai ketika kita bersedia melihat lebih dekat, memahami lebih dalam, dan menghadirkan bantuan yang benar-benar dibutuhkan.