SURABAYA – Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis KUA, Kampung Zakat dan Wakaf dilaksanakan pada Kamis (29/10/2026) di Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya. Forum ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi dalam pengembangan program ekonomi masyarakat berbasis potensi zakat, wakaf, dan pemberdayaan keumatan. Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh dan pemangku kepentingan penting, di antaranya Kepala Kementerian Agama Kota Surabaya, Ketua BAZNAS Surabaya, perwakilan Bapemkesra Kota Surabaya, serta Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kota Surabaya. Kehadiran berbagai unsur tersebut mencerminkan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam membangun model pemberdayaan ekonomi umat yang terintegrasi, terarah, dan berkelanjutan. FGD menjadi momentum untuk menyatukan gagasan, memperkuat koordinasi, serta membangun pola pemberdayaan yang tidak hanya berorientasi pada penyaluran bantuan, tetapi juga mendorong masyarakat menuju kemandirian ekonomi. Dalam pendekatan pemberdayaan ekonomi umat, Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki posisi strategis karena berada dekat dengan masyarakat dan memiliki akses terhadap kondisi sosial di tingkat wilayah. Sementara itu, Kampung Zakat dapat menjadi ruang penguatan ekonomi berbasis potensi zakat, infak, dan sedekah yang dikelola secara terarah dan tepat sasaran. Di sisi lain, wakaf memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai instrumen pemberdayaan jangka panjang. Pemanfaatan wakaf secara produktif dapat diarahkan untuk mendukung sektor usaha, pendidikan, pelayanan sosial, maupun kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat berkelanjutan. BAZNAS Surabaya memandang bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penyaluran bantuan, tetapi juga menjadi kekuatan dalam mendorong transformasi ekonomi mustahik. Melalui pendayagunaan yang tepat, penerima manfaat diharapkan mampu meningkatkan kapasitas, mengembangkan usaha, serta secara bertahap membangun kemandirian. FGD ini juga membahas pentingnya integrasi data, ketepatan sasaran penerima manfaat, penguatan kelembagaan, serta kesinambungan program. Sinergi antara Kemenag, BAZNAS, Bapemkesra, BWI, KUA, dan berbagai pemangku kepentingan dinilai menjadi kunci agar program pemberdayaan tidak berjalan secara parsial. Kolaborasi yang kuat diharapkan mampu melahirkan model pemberdayaan yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Melalui FGD Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis KUA, Kampung Zakat dan Wakaf, diharapkan lahir rekomendasi serta langkah konkret untuk memperkuat ekosistem pemberdayaan masyarakat. BAZNAS Surabaya terus berkomitmen mengoptimalkan zakat, infak, sedekah, serta Dana Sosial Keagamaan Lainnya melalui program yang produktif, tepat sasaran, dan berdampak. Dengan sinergi lintas lembaga, zakat dan wakaf diharapkan semakin berperan dalam meningkatkan kesejahteraan serta membangun kemandirian ekonomi umat.

SURABAYA, 29 Oktober 2026 — Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Surabaya berpartisipasi aktif dalam kegiatan BAZNAS Collaborative Leadership (BCL) 2026 di Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, pada 27–29 Oktober 2026 di Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Kegiatan ini menjadi forum strategis bagi para pengelola zakat untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan, membangun sinergi kelembagaan, serta merumuskan solusi atas berbagai tantangan tata kelola zakat nasional. Tidak sekadar menjadi ajang peningkatan kapasitas, BCL 2026 juga menjadi ruang refleksi kritis terhadap hubungan antara regulasi, kewenangan kelembagaan, dukungan sumber daya, dan efektivitas pengelolaan zakat di daerah. Melalui diskusi kolaboratif dalam empat fokus pembahasan, para peserta mengidentifikasi berbagai persoalan strategis yang mencakup empat fungsi utama pengelolaan zakat, yakni perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan. Sementara itu, fokus bahasan pengendalian -dimana delegasi Baznas Kota Surabaya berkontribusi aktif- mengemuka menjadi salah satu isu paling mendasar. Forum menyoroti perlunya harmonisasi kewenangan antara BAZNAS, Kementerian Agama, dan pemerintah daerah, disertai penguatan pengawasan internal, audit syariah, manajemen risiko, serta standardisasi sistem pengendalian di seluruh tingkatan organisasi. Para peserta yang merupakan pimpinan BAZNAS di seluruh wilayah di Jawa Timur menilai bahwa isu tersebut menunjukkan bahwa pembenahan tata kelola zakat nasional tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan pendekatan sistemik yang menghubungkan regulasi, kelembagaan, sumber daya, dan akuntabilitas. BAZNAS Kota Surabaya Usulkan Rekonstruksi Tata Kelola Zakat Nasional Menanggapi berbagai persoalan yang mengemuka dalam forum tersebut, Wakil Ketua II BAZNAS Kota Surabaya, H.M. Kamil Thobroni, menegaskan bahwa tantangan utama pengelolaan zakat nasional bukan semata-mata persoalan ketersediaan regulasi. “Persoalan strategis pengelolaan zakat nasional bukan terutama karena ketiadaan regulasi yang memadai, melainkan karena belum terbangunnya keselarasan antara kewenangan kelembagaan, tanggung jawab operasional, dukungan sumber daya, sistem pengendalian, dan akuntabilitas hasil. Regulasi yang baik harus mampu menghadirkan kepastian kewenangan sekaligus menjamin efektivitas pelaksanaannya,” tegas Kamil. Menurutnya, berbagai tantangan yang dihadapi BAZNAS di daerah perlu dilihat sebagai persoalan tata kelola yang saling berkaitan. Ketidakjelasan batas kewenangan, belum optimalnya koordinasi lintas lembaga, serta kesenjangan antara tanggung jawab operasional dan dukungan sumber daya berpotensi menghambat efektivitas pengelolaan zakat. Atas dasar itu, ia mengusulkan sebuah agenda strategis bertajuk “Rekonstruksi Tata Kelola Zakat Nasional melalui Harmonisasi antara Kementerian Agama, Pemerintah Daerah, dan BAZNAS dalam Kewenangan, Integrasi Sistem, Penguatan Kemandirian Kelembagaan, dan Akuntabilitas Berbasis Dampak.” Gagasan tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu masukan dalam agenda evaluasi dan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat beserta regulasi turunannya. Rekonstruksi tata kelola, menurut Kamil, tidak harus dimaknai sebagai pembentukan keseluruhan regulasi baru, tetapi sebagai upaya menata kembali hubungan kelembagaan, memperjelas pembagian peran, memperkuat koordinasi, serta memastikan setiap kewenangan diikuti dukungan sumber daya dan mekanisme pertanggungjawaban yang proporsional. “Kita membutuhkan tata kelola zakat yang tidak hanya tertib secara administratif, tetapi juga efektif secara kelembagaan dan nyata manfaatnya bagi mustahik. Keberhasilan pengelolaan zakat tidak cukup diukur dari besarnya dana yang dihimpun dan disalurkan, tetapi juga dari perubahan kesejahteraan masyarakat yang dihasilkannya,” lanjutnya. Empat Pilar Harmonisasi Tata Kelola Zakat Lebih lanjut, Kamil merumuskan konstruksi ideal pengelolaan zakat nasional melalui empat pilar tanggung jawab yang saling melengkapi. “Pemerintah Pusat menjamin kepastian norma, Pemerintah Daerah mengawal sinergi kewilayahan, BAZNAS menjaga amanah pengelolaan, dan masyarakat menguatkan akuntabilitas.” Rumusan tersebut menempatkan pemerintah pusat sebagai penjamin kepastian hukum dan keselarasan kebijakan nasional, sementara pemerintah daerah berperan memperkuat sinergi kewilayahan, dukungan kelembagaan, serta integrasi program pengentasan kemiskinan. Di sisi lain, BAZNAS menjalankan amanah pengelolaan zakat secara profesional, independen dalam pelaksanaan kewenangannya sesuai ketentuan, dan bertanggung jawab terhadap pencapaian manfaat bagi mustahik. Masyarakat, termasuk muzaki dan penerima manfaat, menjadi bagian penting dalam membangun transparansi, pengawasan partisipatif, dan kepercayaan publik. “Ketika keempat unsur tersebut berjalan selaras, zakat tidak lagi sekadar dikelola sebagai kewajiban keagamaan yang bersifat administratif, tetapi akan tumbuh menjadi instrumen strategis pembangunan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan yang berkeadilan,” pungkasnya. Memperkuat Kolaborasi, Menghadirkan Dampak Nyata Bagi BAZNAS Kota Surabaya, partisipasi dalam BCL 2026 merupakan bagian dari komitmen untuk terus memperkuat profesionalitas kelembagaan dan mengembangkan tata kelola zakat yang terintegrasi. Semangat collaborative leadership dipandang bukan sekadar membangun kerja sama formal, melainkan menyatukan kewenangan, sumber daya, sistem informasi, dan tanggung jawab untuk menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Melalui visi “Berkah Zakat Surabaya Semakin Hebat” dan misi “Optimalisasi Tata Kelola Zakat Terintegrasi”, BAZNAS Kota Surabaya terus mendorong pengelolaan zakat yang tidak hanya berorientasi pada penghimpunan dan penyaluran, tetapi juga pada transformasi kesejahteraan mustahik menuju kemandirian ekonomi hingga berpeluang menjadi muzaki. BCL 2026 diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara Kementerian Agama, pemerintah daerah, BAZNAS, dan masyarakat, sekaligus menghadirkan rekomendasi konstruktif bagi masa depan tata kelola zakat nasional yang semakin harmonis, mandiri, akuntabel, dan berdampak. BAZNAS Kota Surabaya — Berkah Zakat Surabaya Semakin Hebat. red.mkt

SURABAYA – BAZNAS Surabaya berpartisipasi aktif dalam kegiatan BAZNAS Collaborative Leadership (BCL) 2026 yang berlangsung pada 27–29 Oktober 2026 di Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Forum yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia ini menjadi ruang strategis bagi pimpinan BAZNAS se-Jawa Timur untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan dan tata kelola zakat. BCL 2026 membahas empat fungsi utama dalam pengelolaan zakat, yakni perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan. Melalui diskusi kolaboratif, para peserta mengidentifikasi berbagai tantangan kelembagaan sekaligus merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat di daerah. BAZNAS Surabaya memberikan perhatian khusus pada aspek pengendalian. Pembahasan menyoroti pentingnya harmonisasi kewenangan antara BAZNAS, Kementerian Agama, dan pemerintah daerah, disertai penguatan pengawasan internal, audit syariah, manajemen risiko, serta standardisasi sistem pengendalian. Forum menilai bahwa tata kelola zakat tidak dapat dibenahi secara parsial. Diperlukan pendekatan yang mampu menghubungkan regulasi, kelembagaan, sumber daya, sistem informasi, serta akuntabilitas agar pengelolaan zakat semakin profesional dan berdampak. Dalam forum tersebut, BAZNAS Surabaya mendorong gagasan rekonstruksi tata kelola zakat nasional melalui harmonisasi peran antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BAZNAS, dan masyarakat. Langkah ini diarahkan untuk memperjelas kewenangan, memperkuat koordinasi, serta memastikan setiap tanggung jawab kelembagaan didukung sumber daya dan sistem pertanggungjawaban yang proporsional. Pengelolaan zakat dinilai tidak cukup hanya mengandalkan kepatuhan administratif. Keberhasilannya juga harus dilihat dari sejauh mana zakat mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik, memperkuat kemandirian ekonomi, serta mendorong perubahan sosial yang berkelanjutan. Bagi BAZNAS Surabaya, semangat collaborative leadership bukan sekadar kerja sama formal antarlembaga. Kolaborasi harus mampu menyatukan kewenangan, data, sumber daya, sistem pengendalian, dan tanggung jawab agar manfaat zakat dapat dirasakan secara lebih luas. Partisipasi dalam BCL 2026 menjadi bagian dari komitmen BAZNAS Surabaya untuk terus meningkatkan profesionalitas kelembagaan dan memperkuat tata kelola zakat yang terintegrasi. Melalui forum ini, BAZNAS Surabaya berharap sinergi antara Kementerian Agama, pemerintah daerah, BAZNAS, serta masyarakat semakin kuat sehingga pengelolaan zakat nasional dapat berkembang menjadi lebih harmonis, mandiri, akuntabel, dan berorientasi pada dampak nyata bagi kesejahteraan umat.

SURABAYA – Wakil Ketua II BAZNAS Surabaya H. Mas Kamil Thobroni, SHI berpartisipasi aktif dalam kegiatan BAZNAS Collaborative Leadership (BCL) 2026 yang diselenggarakan pada 27–29 Oktober 2026 di Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Kegiatan yang diikuti pimpinan BAZNAS dari berbagai wilayah di Jawa Timur tersebut membahas penegakan tata kelola zakat melalui empat fungsi utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan . Dalam forum tersebut, H. Mas Kamil Thobroni berkontribusi pada pembahasan aspek pengendalian. Diskusi menyoroti perlunya harmonisasi otoritas antarlembaga, penguatan pengawasan internal, audit syariah, manajemen risiko, serta sistem pengendalian yang lebih terstandar. Menurutnya, tantangan tata kelola zakat nasional tidak hanya terletak pada ketersediaan, tetapi juga pada keselarasan antara kewenangan kelembagaan, tanggung jawab operasional, dukungan sumber daya, serta akuntabilitas hasil. “Strategi personalan pengelolaan zakat nasional bukan terutama karena ketiadaan regulasi yang mampu, melainkan karena belum terbangunnya keselarasan antara kewenangan kelembagaan, tanggung jawab operasional, dukungan sumber daya, sistem pengendalian, dan akuntabilitas hasil,” jelasnya. Atas dasar tersebut, H. Mas Kamil mendorong gagasan rekonstruksi tata kelola zakat nasional melalui harmonisasi peran Kementerian Agama, pemerintah daerah, dan BAZNAS, disertai sistem integrasi, pemberdayaan kelembagaan, serta akuntabilitas berbasis dampak. Gagasan tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu bahan dalam evaluasi dan penyempurnaan kebijakan pengelolaan zakat, termasuk dalam penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta regulasi turunannya. Ia juga merumuskan empat pilar tanggung jawab dalam pengelolaan zakat nasional. Pemerintah pusat berperan menjamin kepastian norma, pemerintah daerah memperkuat sinergi kewilayahan, BAZNAS menjaga amanah pengelolaan, sementara masyarakat memperkuat transparansi dan akuntabilitas. “Keberhasilan pengelolaan zakat tidak cukup diukur dari besarnya dana yang dihimpun dan disalurkan, tetapi juga dari perubahan kesejahteraan masyarakat yang dihasilkannya,” tegasnya. Bagi BAZNAS Surabaya, partisipasi pimpinan dalam BCL 2026 menjadi bagian dari komitmen untuk terus meningkatkan kualitas kelembagaan dan memperluas manfaat zakat. Melalui kolaborasi yang semakin kuat, BAZNAS Surabaya berharap tata kelola zakat nasional dapat berkembang menjadi lebih efektif, profesional, mandiri, dan benar-benar mampu mendorong mustahik menuju kehidupan yang lebih berdaya.

SURABAYA – Ketua BAZNAS Surabaya H. Moch. Hamzah, S.T., M.M. menghadiri sekaligus menjadi narasumber dalam kegiatan Manasik Zakat BAZNAS Surabaya yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Kamis (29/10/2026). Kegiatan Manasik Zakat menjadi bagian dari upaya edukasi untuk memperkuat pemahaman mengenai zakat, baik dari sisi kewajiban, pengumpulan, pengelolaan, hingga pendistribusian kepada golongan yang berhak menerima sesuai ketentuan syariah. Dalam kesempatan tersebut, H. Moch. Hamzah menyampaikan materi mengenai pentingnya zakat tidak hanya sebagai bentuk ibadah individual, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang memiliki peran besar dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemahaman mengenai zakat dinilai perlu terus diperkuat agar masyarakat tidak hanya mengetahui kewajibannya, tetapi juga memahami bagaimana dana zakat dikelola secara amanah dan disalurkan secara tepat sasaran. Kehadiran Ketua BAZNAS Surabaya sebagai narasumber juga menjadi bagian dari komitmen pimpinan dalam memperluas literasi zakat di lingkungan pemerintahan dan pendidikan. Dinas Pendidikan Kota Surabaya menjadi salah satu ruang strategis dalam memperkuat edukasi zakat karena memiliki jaringan yang luas serta kedekatan dengan berbagai unsur pendidikan di Kota Surabaya. Melalui kegiatan Manasik Zakat, BAZNAS Surabaya terus mendorong tumbuhnya kesadaran berzakat melalui lembaga resmi. Pengelolaan zakat yang tertib, profesional, transparan, dan akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan para muzaki sekaligus memperluas manfaat bagi mustahik. Agenda ini juga memperkuat sinergi antara BAZNAS Surabaya dan Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam membangun kesadaran sosial serta kepedulian terhadap sesama. BAZNAS Surabaya berharap kegiatan Manasik Zakat dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh kepada peserta, sehingga zakat dapat semakin dipahami, ditunaikan dengan benar, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kota Surabaya.

SURABAYA – Ketua BAZNAS Surabaya H. Moch. Hamzah, S.T., M.M. menghadiri Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 Tahun 2026 yang digelar di Balai Kota Surabaya pada Rabu (28/10/2026). Peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun ini mengusung tema “Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda untuk Indonesia”. Tema tersebut menegaskan pentingnya membangun generasi muda yang memiliki kecintaan terhadap bangsa, tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan, serta memiliki kepedulian terhadap sesama. Kehadiran Ketua BAZNAS Surabaya dalam agenda tersebut menjadi bentuk partisipasi kelembagaan dalam memperingati momentum bersejarah lahirnya semangat persatuan pemuda Indonesia sejak 28 Oktober 1928. Bagi BAZNAS Surabaya, nilai patriotik, gigih, dan berempati memiliki keterkaitan erat dengan semangat kepedulian sosial. Generasi muda diharapkan tidak hanya memiliki kemampuan dan prestasi, tetapi juga tumbuh menjadi pribadi yang peduli terhadap kondisi masyarakat di sekitarnya. Semangat tersebut sejalan dengan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang mengedepankan solidaritas dan kebermanfaatan. Melalui berbagai program pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan kemanusiaan, BAZNAS Surabaya turut mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar lebih mandiri dan berdaya. Kehadiran Ketua BAZNAS Surabaya dalam Upacara Hari Sumpah Pemuda juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kota Surabaya serta berbagai elemen masyarakat dalam membangun generasi muda yang memiliki karakter kuat dan kepedulian sosial. BAZNAS Surabaya berharap semangat Sumpah Pemuda terus hidup dalam diri generasi muda Kota Surabaya. Dengan jiwa yang patriotik, kegigihan dalam berkarya, serta empati terhadap sesama, pemuda diharapkan mampu mengambil peran nyata dalam membangun kota dan bangsa yang lebih maju, inklusif, dan sejahtera.

Tidak semua persoalan sosial dapat dikenali hanya dengan melihat kondisi seseorang dari luar. Di balik rumah-rumah yang berdiri di tengah padatnya permukiman Kota Surabaya, terdapat berbagai cerita kehidupan yang mungkin tidak banyak diketahui orang. Ada keluarga yang berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari, orang tua yang menghadapi keterbatasan dalam mengakses layanan kesehatan, hingga masyarakat yang membutuhkan dukungan agar dapat kembali menjalani kehidupan secara lebih mandiri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan sosial tidak selalu hadir dalam bentuk yang mudah dikenali. Sebagian masyarakat mungkin terlihat mampu menjalani aktivitas seperti biasa, tetapi sebenarnya menghadapi keterbatasan yang cukup besar dalam kehidupan sehari-hari. Di sinilah pentingnya kepedulian yang tidak hanya menunggu masyarakat datang untuk meminta bantuan, tetapi juga berupaya memahami kondisi dan kebutuhan yang mereka hadapi. Persoalan Sosial Tidak Selalu Terlihat dari Permukaan Setiap keluarga memiliki kondisi kehidupan yang berbeda. Ada yang mengalami kesulitan karena kehilangan sumber penghasilan, ada pula yang harus membagi pendapatan terbatas untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga. Tidak sedikit pula keluarga yang menghadapi persoalan berlapis. Keterbatasan ekonomi dapat berdampak pada pemenuhan kebutuhan gizi anak, akses pendidikan, hingga kemampuan memperoleh layanan kesehatan yang memadai. Persoalan seperti ini terkadang tidak terlihat secara langsung. Bahkan, sebagian masyarakat memilih untuk tidak menyampaikan kesulitannya karena berbagai alasan, mulai dari keterbatasan informasi hingga rasa sungkan untuk meminta pertolongan Oleh karena itu, memahami persoalan masyarakat membutuhkan perhatian yang lebih luas. Tidak cukup hanya melihat satu kondisi, tetapi juga perlu memahami latar belakang serta kebutuhan yang mendasarinya. Menjangkau Masyarakat Lebih Dekat melalui Kepedulian Kepedulian sosial memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar memberikan bantuan. Kepedulian juga berarti membangun perhatian, mendengarkan kebutuhan, serta berupaya menghadirkan dukungan yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Bagi BAZNAS Kota Surabaya, pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) memiliki peran penting dalam mendukung berbagai upaya penanganan persoalan sosial. Dana yang dihimpun dari masyarakat dapat menjadi sumber daya untuk membantu mereka yang membutuhkan melalui berbagai bentuk program pendistribusian dan pendayagunaan. Pendekatan yang memperhatikan kondisi penerima manfaat menjadi penting karena setiap keluarga tidak selalu membutuhkan bentuk bantuan yang sama. Sebagian membutuhkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara lainnya memerlukan perhatian terhadap pendidikan, kesehatan, maupun keberlangsungan pekerjaan. Dengan memahami perbedaan tersebut, bantuan diharapkan tidak hanya diberikan berdasarkan kebutuhan yang terlihat, tetapi juga mampu menjawab persoalan yang benar-benar dihadapi masyarakat. Dari Kebutuhan Keluarga hingga Masa Depan Anak Salah satu persoalan yang perlu mendapatkan perhatian adalah kondisi keluarga dengan keterbatasan ekonomi yang berdampak pada tumbuh kembang anak. Pemenuhan kebutuhan gizi, akses terhadap layanan kesehatan, serta keberlanjutan pendidikan merupakan beberapa aspek yang saling berkaitan dalam membangun kualitas kehidupan keluarga. Ketika salah satu kebutuhan tersebut tidak terpenuhi dengan baik, dampaknya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Karena itu, perhatian terhadap keluarga rentan tidak seharusnya hanya berfokus pada kondisi ekonomi saat ini. Kebutuhan anak dan kesempatan mereka untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik juga perlu menjadi bagian dari perhatian bersama. Melalui dukungan sosial yang sesuai, keluarga diharapkan memiliki kesempatan lebih besar untuk memenuhi kebutuhan dasar sekaligus memberikan lingkungan yang lebih baik bagi perkembangan anak-anak mereka. Kepedulian yang Membuka Jalan Menuju Kehidupan Lebih Baik Pada dasarnya, bantuan sosial bukan hanya tentang apa yang diberikan, tetapi juga tentang perubahan yang diharapkan dapat tercipta setelahnya. Bantuan yang tepat dapat membantu meringankan beban keluarga dalam menghadapi kesulitan. Sementara itu, dukungan yang disertai pendampingan dan pemberdayaan dapat membuka peluang bagi penerima manfaat untuk memperbaiki kondisi kehidupannya secara bertahap. Hal ini menjadi pengingat bahwa penanganan persoalan sosial membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Lembaga sosial, pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat memiliki peran masing-masing dalam membangun lingkungan yang lebih peduli dan responsif terhadap kebutuhan sesama. BAZNAS Kota Surabaya mengajak masyarakat untuk terus menumbuhkan semangat berbagi melalui zakat, infak, dan sedekah. Kepercayaan yang diberikan masyarakat merupakan bagian penting dalam mendukung pengelolaan dana ZIS agar dapat memberikan manfaat bagi mereka yang membutuhkan. Sebab, tidak semua kesulitan dapat terlihat dari luar rumah seseorang. Terkadang, kepedulian justru dimulai ketika kita bersedia melihat lebih dekat, memahami lebih dalam, dan menghadirkan bantuan yang benar-benar dibutuhkan.

Ketika membicarakan kesulitan ekonomi, perhatian biasanya tertuju pada kebutuhan besar seperti makanan, tempat tinggal, dan penghasilan bulanan. Padahal, ada pengeluaran lain yang sering dianggap sepele, tetapi tetap harus dipenuhi. Mulai dari ongkos transportasi, perlengkapan sekolah, biaya fotokopi, hingga kebutuhan untuk berobat. Bagi sebagian keluarga, pengeluaran tersebut mungkin tidak terlalu terasa. Namun, bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas, biaya tambahan yang muncul berulang kali dapat menjadi beban tersendiri. Bahkan, tidak jarang keluarga harus mengurangi anggaran kebutuhan lain agar pengeluaran tersebut tetap terpenuhi. Pengeluaran Kecil yang Berdampak pada Kehidupan Sehari-hari Seorang anak sekolah, misalnya, tidak hanya membutuhkan biaya pendidikan, tetapi juga ongkos perjalanan, alat tulis, dan perlengkapan belajar. Begitu pula anggota keluarga yang membutuhkan layanan kesehatan. Selain biaya pengobatan, terdapat pengeluaran transportasi dan kebutuhan pendukung lainnya. Pengeluaran tersebut sering kali tidak diperhitungkan sejak awal. Ketika muncul bersamaan, keluarga harus mengatur kembali anggaran yang sudah terbatas. Uang yang seharusnya digunakan untuk membeli kebutuhan pokok bisa saja dialihkan untuk memenuhi kebutuhan mendadak. Hal ini menunjukkan bahwa kesulitan ekonomi tidak selalu disebabkan oleh kurangnya kemampuan memenuhi kebutuhan utama, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh berbagai pengeluaran pendukung. Kebutuhan Dasar Tidak Hanya Tentang Makanan Kehidupan masyarakat tidak hanya bergantung pada terpenuhinya kebutuhan pangan. Pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, dan transportasi juga memiliki peran penting dalam menunjang kehidupan sehari-hari. Ketika salah satu kebutuhan tersebut sulit dipenuhi, aktivitas keluarga dapat ikut terganggu. Misalnya, keterbatasan biaya transportasi dapat membuat seseorang kesulitan mengakses fasilitas kesehatan atau membatasi aktivitas anak dalam mengikuti kegiatan pendidikan. Karena itu, kondisi ekonomi keluarga perlu dipahami secara lebih menyeluruh. Ada kebutuhan yang mungkin terlihat sederhana, tetapi memiliki pengaruh besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Peran Zakat dalam Membantu Kebutuhan Masyarakat Zakat memiliki peran dalam membantu masyarakat yang termasuk golongan mustahik, terutama fakir dan miskin. Bantuan yang diberikan perlu mempertimbangkan kondisi serta kebutuhan penerima agar manfaatnya dapat dirasakan secara tepat. Sebagai lembaga pengelola zakat, BAZNAS Kota Surabaya turut menjalankan peran dalam menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Pemahaman terhadap kondisi penerima manfaat menjadi salah satu hal penting agar penyaluran bantuan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pada akhirnya, persoalan ekonomi tidak selalu terlihat dari kebutuhan besar yang belum terpenuhi. Ada pengeluaran kecil yang mungkin dianggap biasa oleh sebagian orang, tetapi cukup berarti bagi keluarga yang memiliki keterbatasan. Karena itu, memahami kebutuhan masyarakat secara lebih menyeluruh menjadi bagian penting dalam upaya menghadirkan manfaat zakat.

Tidak semua bantuan memiliki tujuan yang sama. Ada bantuan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hari ini, tetapi ada pula bantuan yang diharapkan dapat membuka peluang kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Keduanya sama-sama penting, terutama bagi masyarakat yang sedang menghadapi keterbatasan ekonomi. Dalam pengelolaan zakat, bantuan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Dana zakat juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat agar memiliki kesempatan memperbaiki kondisi kehidupannya. Ada Kebutuhan yang Harus Dipenuhi Sekarang Ketika seseorang mengalami kesulitan ekonomi, kebutuhan mendesak sering kali menjadi hal pertama yang harus diselesaikan. Kebutuhan pangan, biaya pengobatan, tempat tinggal, dan pendidikan merupakan beberapa contoh kebutuhan yang tidak selalu bisa ditunda. Bantuan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan tersebut termasuk dalam bentuk bantuan konsumtif. Tujuannya adalah membantu meringankan beban penerima manfaat agar kebutuhan dasarnya tetap terpenuhi. Bantuan seperti ini memiliki peran penting karena seseorang yang sedang menghadapi kesulitan belum tentu memiliki kemampuan untuk langsung membangun usaha atau meningkatkan penghasilannya. Namun, Bagaimana dengan Kehidupan Setelahnya? Memenuhi kebutuhan hari ini memang penting, tetapi bagaimana dengan kondisi penerima manfaat pada bulan-bulan berikutnya? Pertanyaan tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pemberdayaan masyarakat. Sebab, selain membutuhkan bantuan untuk bertahan, sebagian masyarakat juga memerlukan dukungan agar dapat memperoleh penghasilan secara mandiri. Di sinilah bantuan produktif memiliki peran. Bentuknya dapat berupa pemberian modal usaha, peralatan kerja, maupun sarana penunjang kegiatan ekonomi sesuai kebutuhan dan ketentuan program. Misalnya, seseorang yang memiliki keterampilan mencuci kendaraan tetapi belum mempunyai peralatan yang memadai. Dukungan berupa peralatan kerja dapat menjadi salah satu jalan untuk membantunya memulai atau mengembangkan usaha. Bantuan tersebut bukan berarti penghasilan akan langsung meningkat. Namun, adanya sarana yang sesuai dapat membuka kesempatan bagi penerima manfaat untuk mengembangkan kemampuannya. Bukan Berarti Bantuan Konsumtif Kurang Penting Bantuan konsumtif dan produktif terkadang dianggap memiliki tujuan yang saling bertentangan. Padahal, keduanya justru dapat saling melengkapi. Seseorang yang sedang kesulitan memenuhi kebutuhan pangan tentu perlu mendapatkan perhatian terlebih dahulu sebelum diarahkan pada kegiatan pemberdayaan ekonomi. Kondisi setiap penerima manfaat tidak bisa disamaratakan. Ada masyarakat yang membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan mendesak, ada yang membutuhkan dukungan usaha, dan ada pula yang memerlukan keduanya dalam tahapan yang berbeda. Karena itu, bentuk bantuan perlu disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, serta kelayakan penerima manfaat. Tidak semua orang harus langsung diarahkan untuk memiliki usaha, sebab kemampuan dan kesempatan setiap individu berbeda. Zakat Memiliki Peran dalam Membuka Peluang Kemandirian Sebagai lembaga pengelola zakat, BAZNAS Kota Surabaya memiliki peran dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Melalui pendistribusian dan pendayagunaan zakat, dana yang dihimpun tidak hanya diarahkan untuk membantu memenuhi kebutuhan mustahik, tetapi juga dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pemberdayaan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat zakat dapat hadir dalam berbagai bentuk. Mulai dari membantu memenuhi kebutuhan dasar hingga memberikan dukungan yang membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Pada akhirnya, keberhasilan sebuah bantuan tidak hanya dilihat dari apa yang diberikan, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan kebutuhan penerima manfaat. Sebab, bantuan yang baik bukan berarti harus selalu bernilai besar. Terkadang, sesuatu yang sederhana justru dapat menjadi awal dari perubahan yang berarti. Hari ini membantu seseorang memenuhi kebutuhannya, esok membuka kesempatan baginya untuk lebih mandiri. Keduanya merupakan bagian penting dari upaya menghadirkan manfaat zakat bagi kehidupan masyarakat.